Pemkot Palembang catat 96 persen warganya terlindungi BPJS Kesehatan

id Pemkot Palembang catat 96 persen warganya terlindungi BPJS Kesehatan, pemkot palembang berupaya berikan perlindungan asuransi kesehatan, bantu warga m

Pemkot Palembang catat 96 persen warganya terlindungi BPJS Kesehatan

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda pantau pelayananan kesehatan warga. (ANTARA/Yudi Abdullah/21)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mencatat hingga Agustus 2021 sekitar 96 persen dari 1,3 juta warganya terlindungi  asuransi kesehatan program JKN-KIS atau BPJS Kesehatan.

"Untuk  mewujudkan pelayanan asuransi kesehatan bagi seluruh warga kota (universal health coverage/UHC), secara bertahap warga kurang mampu yang belum terlindungi asuransi kesehatan segera dimasukkan dalam program JKN-KIS atau BPJS Kesehatan," kata Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda di Palembang, Kamis.

Menurut dia, perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh warga kota terus diperjuangkan sehingga nantinya tidak ada lagi warga yang mengalami kesulitan biaya untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Untuk menjaring warga yang belum masuk asuransi kesehatan itu, pihaknya secara acak melakukan kunjungan ke kawasan pemukiman penduduk.

Dalam kunjungan ke kawasan pemukiman penduduk itu, jika melihat ada warga yang sedang sakit pihaknya langsung membantu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan secara maksimal.

Dalam kunjungan ke kawasan permukiman, pihaknya prihatin masih ada  warga yang sakit hanya dirawat oleh keluarga di rumah seadanya karena tidak memiliki biaya.

Kondisi tersebut tidak boleh terjadi lagi, jika ada warga yang sakit tidak memiliki biaya berobat silakan menghubungi pihaknya untuk dibantu, katanya.

Dia menjelaskan, Pemkot Palembang berupaya memberikan perlindungan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS kepada seluruh  warga.

Melalui upaya tersebut diharapkan warganya jika mengalami sakit bisa berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama/klinik yang ditunjuk atau ke rumah sakit rujukan tanpa harus memikirkan biayanya, ujar Wawako.