Sumsel berupaya turunkan angka kemiskinan

Palembang (ANTARA) - Dinas Sosial Sumatera Selatan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 merilis tingkat kemiskinan di provinsi ini terjadi sedikit penurunan, informasi ini akan dijadikan motivasi untuk melakukan program kerja yang lebih baik," kata Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2021 sebanyak 1,113 juta orang atau sebesar 12,84 persen dari total penduduk.

Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2020 mencapai 1,119 juta orang atau 12,98 persen.

Penurunan angka kemiskinan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda segera berakhir itu merupakan prestasi yang perlu disyukuri dan dijadikan motivasi kerja.

Angka kemiskinan sekarang ini masih berada di posisi dua digit, kondisi ini menjadi tantangan untuk terus diturunkan hingga satu digit.

"Dengan semangat keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin, secara bertahap pihaknya berupaya menekan angka kemiskinan terus turun hingga menjadi satu digit," ujarnya.

Untuk menurunkan angka kemiskinan, pihaknya berupaya melanjutkan sejumlah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel.

Program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang terbukti berjalan dengan baik diupayakan lebih gencar lagi.

Dengan bekal keterampilan dan kemampuan membuat usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dari keluarga miskin, ujar kadinsos.

Sementara sebelumnya Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan pihaknya berupaya melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi meskipun mampu diturunkan bertahap, untuk menekan angka kemsikinan tidak mungkin hanya mengandalkan Dinas Sosial saja tanpa melibatkan OPD lainnya," ujar gubernur.