Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bergerak mencegah stunting dan juga berperan dalam mengendalikan pandemi COVID-19.
"Sebagai mesin pengendali sosial, gerakan PKK dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan pemerintah di pusat dan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, utamanya dalam mencegah stunting," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Mendagri melanjutkan, "Saya menggarisbawahi, di antaranya program Stunting, yaitu bagaimana untuk mengurangi angka stunting, pertumbuhan yang tidak baik, baik secara fisik terjadi kekerdilan maupun perkembangan otak yang tidak bagus kepada anak kita karena kekurangan gizi.”
Oleh karena itu, Mendagri meminta TP PKK memperhatikan dan menyosialisasikan pentingnya asupan nutrisi pada ibu hamil hingga pemberian nutrisi pada 1.000 hari kehidupan ketika bayi telah dilahirkan.
Hal itu, kata Mendagri, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain, seperti dinas kesehatan, BKKBN, jaringan kecamatan hingga ke desa, sampai pada kerja sama dengan lembaga nonpemerintah, seperti melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Untuk itu, perlu dilakukan inventarisasi dan bekerja sama dengan semua pihak sehingga kami harapkan anak-anak kita tumbuh sehat dan berkembang menjadi tenaga kerja yang produktif untuk kemajuan bangsa," ucapnya.
Mendagri juga menekankan peran PKK dalam rangka pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilakukan dengan turut serta menyosialisasikan protokol kesehatan dan kampanye pembagian serta penggunaan masker yang benar.
"Selain itu, juga membuat terobosan kreatif agar masyarakat kita rajin mencuci tangan, baik yang berbahan sabun atau produk-produk hand sanitizer, kemudian juga melakukan jaga jarak, physical distancing agar tidak terpapar, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas," katanya.
Tak kalah penting, Mendagri meminta PKK dapat menjadi contoh dan berperan aktif dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"PKK bersama semua pihak yang lain menggalang solidaritas sosial untuk memberikan bantuan-bantuan sosial," ujarnya.
Berita Terkait
MK: KPU tak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 12:07 Wib
Dewa 19 plus Virzha hentak Soul Intimate Concert 2.0
Sabtu, 20 April 2024 6:48 Wib
BRI nilai restrukturisasi kredit dampak COVID-19 telah selamatkan UMKM
Senin, 1 April 2024 15:15 Wib
Pertamina tambah sebanyak 19 ribu tabung LPG 3 kilogram di Lubuklinggau
Minggu, 24 Maret 2024 23:14 Wib
Polda Sumsel tutup 19 lokasi penyulingan ilegal di Muba
Kamis, 21 Maret 2024 18:54 Wib
BMKG deteksi 19 titik panas di Sumut
Selasa, 19 Maret 2024 15:09 Wib
BRI siapkan strategi jelang berakhirnya restrukturisasi COVID-19
Selasa, 20 Februari 2024 11:07 Wib
Guru Besar UGM: AI dan big data bisa percepat pengembangan obat baru
Sabtu, 10 Februari 2024 11:19 Wib