Pemprov Sumsel dorong TKPK tingkatkan aksi mengentaskan kemiskinan

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) meningkatkan aksi untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu.

"Tim TKPK didorong lebih gencar melakukan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir," kata Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan ekonomi kreatif sesuai dengan kearifan lokal perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk menekan angka kemiskinan di provinsi ini yang masih cukup tinggi sekitar 10 persen lebih.

Untuk menurunkan angka kemiskinan, tim TKPK dan pejabat instansi terkait jajarannya diminta tidak hanya berkoordinasi dalam menghimpun data dan program saja, tetapi lebih memaksimalkan aksi.

Pejabat harus turun ke lapangan, merasakan apa yang dirasakan masyarakat miskin, mendengarkan secara langsung aspirasi mereka dan bersama-sama mencari solusi yang tepat dan cepat.

Kemudian menjalankan secara maksimal program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19 dan kawasan kumuh yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Mengintegrasikan program-program kesejahteraan mengacu pada Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK).

Angka kemiskinan bisa ditekan jika program penanggulangan kemiskinan masing-masing instansi/organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel tepat sasaran, ujar Wagub.

Sementara Ketua PKB Sumsel, Ramlan Holdan meminta pemerintah provinsi setempat melakukan 'refocusing" anggaran atau menunda dan membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan serta prioritas untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dampak pandemi COVID-19.

"Pemprov Sumsel harus melakukan refocusing anggaran seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan lainnya untuk dialihkan menanggulangi kemiskinan," ujar politikus itu.