Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (22/6), mulai dari Wapres minta sertifikat halal internasional untuk produk Indonesia hingga maksimalkan PPKM mikro. Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
1. Wapres minta sertifikat halal internasional untuk produk Indonesia
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta sertifikat halal berstandar internasional untuk segera disepakati sehingga produk-produk halal buatan Indonesia dapat diterima di pasar global.
Selengkapnya baca di sini
2. Puan pimpin Rapat Paripurna agendakan perpanjangan pembahasan RUU PDP
Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa, salah satu yang dibahas adalah perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Selengkapnya baca di sini
3. Inmendagri 14 Tahun 2021 memuat pengetatan PPKM mikro
Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro serta memuat pemberlakuan pengetatan sejumlah kegiatan masyarakat.
Selengkapnya baca di sini
Baca juga: Indonesia peringkat tiga untuk instalasi aplikasi keuangan digital
4. BKN: Tes wawasan kebangsaan muncul dari hasil diskusi tim
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN muncul dari hasil diskusi rapat tim untuk membuat peraturan komisi.
Selengkapnya baca di sini
5. DPR: Daripada debat "lockdown" lebih baik maksimalkan PPKM mikro
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak masyarakat memaksimalkan kebijakan PPKM berbasis mikro daripada berdebat terkait "lockdown" atau karantina wilayah.
Selengkapnya baca di sini
Kemarin, sertifikat halal internasional hingga maksimalkan PPKM mikro
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama LPPOM MUI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM guna menyepakati adanya satu sertifikat halal Indonesia yang diterima secara internasional. ANTARA/HO-BPMI Setwapres/am.
