Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai pemulihan ekonomi yang terkontraksi tergantung dari kebijakan pengendalian COVID-19.
Untuk itu, ia mengharapkan adanya fokus untuk mengendalikan pandemi COVID-19 terlebih dahulu, mengingat kasus positif justru makin meningkat dalam beberapa hari terakhir.
"Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah berfokus pada tiga proses utama yaitu menggenjot vaksinasi, sosialisasi kebijakan pembatasan dan implementasi penegakkan aturan yang tegas," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pada kondisi kritis seperti saat ini, pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat sangat diperlukan, mengingat kapasitas RS dan tenaga kesehatan di berbagai daerah yang makin terbatas.
"Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah untuk secara tegas dan konsisten mengkomunikasikan langkah-langkah yang ditempuh dengan jelas kepada masyarakat serta secara aktif menegakkan kebijakan pembatasan yang sudah diinstruksikan tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (21/6), Indonesia mencatatkan penambahan kasus COVID-19 harian tertinggi, yaitu kasus positif mencapai 14.536, sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2020.
Lonjakan kasus ini di terjadi usai libur Idul Fitri, dengan kasus harian meningkat sejak pertengahan Mei 2021, dari 2.385 kasus menjadi konstan diatas 10.000 sejak Kamis (17/6).
Sementara itu, kondisi pandemi COVID-19, telah mempengaruhi kinerja perekonomian nasional yang tercatat kontraksi sejak triwulan II-2020 hingga sekarang, meski setelah itu terdapat tren kenaikan kinerja melalui pemberian stimulus dan jaring pengaman pemerintah.
Peneliti: Pemulihan ekonomi tergantung kebijakan pengendalian pandemi
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga saat vaksinasi massal di Cimahi Techno Park, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). Presiden Joko Widodo mengatakan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat kerja penanganan pandemi harus lebih keras lagi, karena itu selain PPKM Mikro pemerintah juga menggenjot vaksinasi massal agar kekebalan komunal dapat tercapai. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.
