Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak ditahan hingga akhir tahun.
Mendagri dalam rilis di Jakarta, Senin, mengatakan APBD harus dibelanjakan segera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penangangan pandemi COVID-19.
“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan dan dibelanjakan,” kata Mendagri.
Baca juga: Flyover Patih Galung Prabumulih siap dikerjakan
Mendagri mengatakan belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat ketahanan ekonomi baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD dapat memancing swasta untuk ikut bergulir dalam pergerakan ekonomi.
Ia menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi COVID-19 kebiasaan tersebut diubah untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.
“Kalau dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat karena belanja pemerintah pada masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” ucapnya.
Baca juga: Realisasi belanja APBD Kota Palembang baru terserap 15,7 persen
Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” kata Mendagri.
Baca juga: Sumatera Selatan anggarkan Rp30 miliar atasi karhutla
Mendagri menjelaskan realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah, realisasi belanja provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Rinciannya, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.
Padahal, menurut Mendagri, idealnya pada pertengahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen.
“Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, untuk eksekusi program, tapi programnya kalau bisa padat karya yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Berita Terkait
Hasil Survei: Mayoritas masyarakat alokasikan THR tahun ini untuk belanja
Kamis, 28 Maret 2024 15:42 Wib
Warga antusias belanja sembako di pasar murah Pemkab OKU
Sabtu, 23 Maret 2024 23:58 Wib
Diskusi TSC tekankan belanja bijak, rantai distribusi hingga diversifikasi pangan
Senin, 18 Maret 2024 7:23 Wib
Wabup OI maklumi belanja warga meningkat saat ramadhan, tapi tak berlebihan
Jumat, 15 Maret 2024 11:11 Wib
Pj Bupati Banyuasin ajak warga belanja bijak
Sabtu, 24 Februari 2024 18:22 Wib
Warga Prabumulih antusias belanja di pasar murah
Rabu, 31 Januari 2024 12:42 Wib
Alokasi belanja negara di Sumsel tahun 2024 senilai Rp51,24 triliun
Kamis, 14 Desember 2023 23:27 Wib
Pemkot Palembang imbau warga tak belanja berlebihan di akhir tahun
Selasa, 28 November 2023 12:27 Wib