Sumsel dorong UPPB teregistrasi untuk akses bantuan pemerintah

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) teregistrasi di pemerintah daerah agar bisa mengakses beragam bantuan stimulus perbaikan mutu karet.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian di Palembang, Rabu, mengatakan, salah satu bantuan bersumber dari Ditjen Perkebunan melalui Direktorat PPH Perkebunan yakni pemberian bahan pembeku lateks.

“Sebenarnya untuk teregistrasi ini tidak sulit, cukup UPPB mengikuti berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, melatih membuat Dokumen Sistem Mutu hingga pembinaan kepada anggota untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet (bokar),” kata dia.

Jika registrasi sudah keluar maka UPPB tersebut juga menjadi prioritas binaan dinas terkait di daerahnya masing-masing.

Secara nasional jumlah UPPB yang sudah diregistrasi sebanyak 545 UPPB dari 13 provinsi penghasil karet.

Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terbanyak dengan jumlah 290 UPPB, kemudian disusul Kalimantan Selatan 152 UPPB, Kalimantan Tengah 33 UPPB, Riau 27 UPPB, Jambi 26 UPPB, Kalimantan Barat 10 UPPB dan provinsi lain 33 UPPB.

Menurut Rudi, keberhasilan membentuk ratusan UPPB ini berkat adanya pemasaran bokar melalui Lelang 4S (Satu lokasi, Satu mutu, Satu harga dan Satu hari lelang). Dalam proses ini terdapat perbedaan harga antara Rp3.000-Rp4.000 antara menjual secara mandiri/tradisional dengan menjual secara berkelompok dalam kelembagaan UPPB melalui lelang 4S.

Ini menjadi salah satu penyumbang naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Harga jual karet rakyat dengan sistem lelang 4S ini jauh lebih tinggi lantaran rantai tata niaga menjadi lebih pendek.

Adanya perbedaan harga ini juga membuat UPPB di Provinsi Sumatera Selatan cepat bertambah dari 279 UPPB pada Desember 2021 menjadi 302 UPPB per 30 Mei 2021 (9 UPPB sudah diregister dan 14 UPPB dalam proses).

“Saat ini yang masih dalam pembinaan ada 25 UPPB, tapi target kami hingga akhir tahun sebanyak 50 UPPB,” kata dia.

Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Iskandar mengatakan daerahnya mengandalkan UPPB untuk menghasilkan lateks yang nantinya menjadi bahan baku untuk aspal karet.

Sejauh ini di Musi Banyuasin terdapat 88 UPPB di Musi Banyuasin yang menyasar 16.200 Kepala Keluarga.

UPPB ini menyerap produk petani dalam bentuk bokar dengan harga sekitar Rp9.000—Rp10.000 per Kg, sementara jika sudah berubah menjadi lateks harga berlipat menjadi Rp20.000 per Kg.

Hanya saja untuk menjadi lateks, belum semua UPPB memiliki mesin centrifuge (alat pemisah getah dan air) karena harganya berkisar Rp1 miliar.

Biasanya mesin ini hanya dimiliki perusahaan/industri, bukan UPPB.

Dari selisih harga itu, Pemkab Muba mengklaim terdapat Rp3-Rp4 miliar yang kembali ke petani sejak menjual lateks jika dibandingkan menjual bokar.

Untuk itu, pada 2021, Muba menargetkan penambahan dua mesin centrifuge lagi, menggunakan dana APBD yakni di Kecamatan Sekayu dan Babat Toman.