FIFA bahas masalah HAM jelang Piala Dunia di Qatar

id FIFA,Piala Dunia Qatar

FIFA bahas masalah HAM jelang Piala Dunia di Qatar

Timnas Jerman berpose untuk memperlihatkan rangkaian t-shirt bertuliskan hak asasi manusia menjelang pertandingan Grup J Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa melawan Islandia di MSV-Arena, Duisburg, Jerman, Kamis (25/3/2021). ANTARA/Pool via REUTERS/Tobias Schwarz/am.

Jakarta (ANTARA) - Federasi sepak bola internasional FIFA mengatakan akan mengadakan pembicaraan dengan sejumlah anggota asosiasi dan konfederasi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan hak asasi manusia di negara tuan rumah Qatar menjelang Piala Dunia 2022.

Pada bulan Februari, Guardian Inggris melaporkan bahwa setidaknya 6.500 pekerja migran -- banyak di antaranya yang bekerja di proyek Piala Dunia -- meninggal di Qatar sejak negara tersebut memenangi hak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 10 tahun lalu.

Pemain dari Jerman, Belanda dan Norwegia sejak saat itu mengenakan kaos yang menyuarakan keprihatinan atas hak asasi manusia di Qatar dalam kualifikasi Piala Dunia sebelum pertandingan dimulai.

Dalam pertemuan bersama FIFA, sekretaris Jenderal badan penyelenggara Qatar, Hassan Al Thawadi, meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa "kemajuan signifikan" telah dicapai melalui program reformasi ketenagakerjaan sejak Qatar dianugerahi turnamen bola tersebut pada 2010.

Pertemuan itu juga menampilkan presentasi dari organisasi hak asasi manusia dan serikat pekerja yang mengetahui langsung situasi di lapangan.

Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan kepuasan anggota asosiasi sangat penting terhadap reformasi ketenagakerjaan yang baru-baru ini telah "menguntungkan puluhan ribu pekerja di seluruh Qatar."

"Saya sangat menyambut baik keterlibatan konstruktif anggota asosiasi kami pada topik penting ini," kata Infantino, dikutip dari Reuters, Rabu.

"Kami tahu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kami perlu mengakui kemajuan signifikan yang dicapai dalam waktu yang sangat singkat, berkat komitmen dari otoritas tertinggi di negara tersebut, dan untuk memastikan bahwa setiap perdebatan tentang masalah kompleks ini harus diselesaikan berdasarkan fakta yang diverifikasi."