Pemerintah Pusat minta Sumatera Selatan genjot PAD

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan diminta pemerintah pusat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak mengandalkan dana transfer pusat.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Hamdani mengatakan PAD Sumsel berpotensi untuk ditingkatkan.

“Kalau PAD-nya kecil maka akan bergantung sekali terhadap dana transfer pusat,” katanya saat acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumsel tahun 2022 secara virtual, Jumat.

Hingga kini Sumsel masih masuk dalam 10 besar provinsi dengan PAD tertinggi pada tahun anggaran 2021, menempati peringkat ke-9.

PAD Sumsel pada tahun anggaran 2021 tercatat senilai Rp4,37 triliun.

Sementara total pendapatan daerah Sumsel mencapai Rp10,20 triliun, sehingga PAD baru berkontribusi sebesar 42,98 persen terhadap pendapatan daerah tersebut.

Kemendagri menyoroti tren belanja pegawai yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021.

Rasio belanja modal turun jadi 18,22 persen atau senilai Rp1,95 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,58 persen atau senilai Rp2,3 triliun.

Sementara untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari semula 19,33 persen atau senilai Rp2,06 triliun menjadi 20,09 persen atau senilai Rp2,15 triliun.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan pemprov sudah berupaya meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang ada.

“Melalui pembentukan BUMD dan kemitraan, juga di sini masih ada PI (participating interest) yang belum jalan, padahal ini adalah potensi untuk PAD Sumsel,” kata dia.

Menurut Deru, Sumsel merupakan provinsi yang punya andil terhadap pendapatan negara. Bahkan, lanjutnya, kontribusi itu pun tidak terhitung dalam kucuran dana yang dialirkan pusat ke daerah.

“Kami tidak perlu ‘baper’ kalau dibilang masih bergantung pada bagi hasil, karena Sumsel ini sudah banyak menyuplai (pendapatan negara). Untuk meraih PAD setinggi-tingginya juga tetap kami jalankan,” ujar dia.