Pemkot Palembang tertibkan mobil dinas

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang mulai menertibkan mobil dinas di 13 organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk pengamanan aset negara karena banyak ditemukan status kepemilikan tidak sesuai dengan peruntukan fungsionalnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Sabtu, mengatakan pihaknya mendapat pendampingan langsung tim Korsupgrah KPK RI dan BPK dalam menertibkan data nomor serta kepemilikan mobil dinas tersebut.

"Kalau mobilnya tidak ada bermasalah, hanya penggunaanya saja yang tidak sesuai, kami berharap ada rekonsiliasi dari pemilik dan bagian administrasi soal itu," ujarnya.

Mobil dinas harus jelas tupoksi pemberianya kepada para pejabat, menurutnya ada mobil dinas yang diberikan kepada pejabat eselon namun justru digunakan oleh stafnya sehingga tidak sesuai dengan regulasi.

Jumlah mobil yang ditertibkan itu diperkirakan mencapai 30 unit mulai dari tipe basic, medium dan premium dengan jenis bahan bakar Bensin 1800 CC hingga Solar 2500 CC.

Selain itu penertiban juga akan menyasar mobil-mobil dinas yang belum dikembalikan oleh para pejabat, Dewa menyebut penarikan mobil dinas tersebut saat ini masih dilakukan.

"Kita bertahap dulu selesaikan penertiban mobil, nanti baru sepeda motor dinas," kata dia.

Sementara Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Cherly Panggar Besi menambahkan mobil dinas harus ditertibkan karena pejabat OPD kerap mewariskan mobilnya ke pihak lain saat pengadaan mobil dinas baru.

"Jadi mobil itu diturunkan dan digunakan sekretaris atau staff, padahal itu tidak bisa karena walau ada pengadaan baru maka mobil itu tetap harus dikembalikan dulu," katanya.

Hingga saat ini pihaknya baru menarik dua dari 30 unit mobil yang ditertibkan tersebut, ia berharap semua pihak dapat kooperatif dalam penertiban mobil dinas agar berjalan lancar dan segera berlanjut ke penertiban motor dinas.