Kabupaten Muba fokus tekan angka kemiskinan dan pengangguran

id musi banyuasin,kabupaten muba,kpk,angka kemiskinan,korupsi,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, info sumsel

Kabupaten Muba fokus tekan angka kemiskinan dan  pengangguran

Ketua KPK Firli Bauri menyapa Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza pada acara dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri bersama seluruh kepala daerah se-Sumatera Selatan di Palembang, Kamis (15/4). (ANTARA/HO/21)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin fokus menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang merupakan bagian dari indikator kesejahteraan warga.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengatakan sebenarnya angka kemiskinan di Muba dapat turun signifikan pada tahun lalu namun lantaran adanya pandemi COVID-19 membuat perekonomian warga setempat terdampak.

“Kami tidak main-main dengan angka kemiskinan ini, malahan menargetkan bisa satu digit. Tapi karena adanya pandemi membuat ada deviasi, dan saya meminta diberikan waktu untuk terus mengupayakannya,” kata Dodi pada acara dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri bersama seluruh kepala daerah se-Sumatera Selatan di Palembang, Kamis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan APBD lebih dari Rp3 triliun memiliki angka kemiskinan 16,13 persen pada tahun 2020 dari total jumlah penduduknya. Angka ini menurun sedikit dari tahun 2019 sebesar 16,41 persen.

Dodi mengatakan dalam visi Muba Maju Berjaya, dalam upaya penurunan angka kemiskinan tersebut, pemkab berkomitmen untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.

Pemkab Muba mendorong pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan-perusahaan migas yang memiliki ladang usaha di Muba.

Untuk mencapai target ini, Muba sudah menggandeng SKK Migas untuk membuat pusat pelatihan tenaga kerja migas bersertifikasi di Muba, yang nantinya dapat berstandar tenaga kerja global.

Bukan hanya terkait penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, Muba juga berupaya meminimalisir angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi. Serta, memperhatikan indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka gini rasio.

“Beragam upaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut kami lakukan dengan berintegritas dan transparansi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi tentu peranan besarnya ada di daerah masing-masing.

Firli berkeyakinan, kepala daerah di Sumsel mempunyai komitmen tinggi untuk tidak melakukan praktik-praktik terindikasi korupsi.

"Tentu peran kepala daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat besar, kami butuh komitmen itu," kata dia.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar