Ini proyek strategis Bappenas 2022

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan sejumlah proyek strategis nasional pada 2022 yang sejalan dengan langkah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2021 di Jakarta, Kamis, mengatakan program prioritas diharapkan mengatasi masalah daerah, pengembangan potensi daerah hingga mendukung capaian pembangunan nasional.

Adapun proyek prioritas nasional pada 2022 yakni kawasan industri dan 31 smelter, peningkatan peran UMKM, energi terbarukan, food estate, dan 10 destinasi wisata.

Kemudian major project di wilayah Papua, ibu kota negara, reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan, jaringan pelabuhan utama terpadu, dan transformasi digital.

Nantinya, hasil pembahasan proyek prioritas dalam rapat virtual itu akan dikawal hingga Musrenbangnas dan menjadi masukan penyusunan RKP 2022, rencana kerja kementerian/lembaga 2022, dan rencana kerja pemda 2022.

Ia menambahkan transformasi sosial ekonomi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga pemerataan pembangunan juga penting, mengingat kontribusi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih paling tinggi, yakni 60,1 persen. Kemudian, disusul Pulau Sumatra dengan kontribusi 21,2 persen, sedangkan wilayah lain menyumbang sebagian kecil terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPN juga menekankan pentingnya vaksinasi untuk mempercepat pemulihan. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan pada September 2021 kurva penambahan kasus COVID-19 bisa menurun dan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai pada Maret 2022.

Jika vaksinasi dipercepat, penurunan kurva kasus COVID-19, kata dia, diperkirakan bisa menurun pada Juli 2021.

“Mobilitas penduduk bisa lebih lega, ekonomi bergerak, konsumsi bergerak, dengan demikian akan mendorong pengeluaran rumah tangga dan ini menjadi engine bagi PDB kita yang masih didominasi pengeluaran rumah tangga,” imbuhnya.

Suharso menambahkan pelajaran dari mitigasi COVID-19 harus menjadi acuan bagi penanganan tuberkulosis, malaria, hingga kusta, termasuk peningkatan standar layanan kesehatan melalui puskesmas.

Catatan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, hanya 18-30 persen puskesmas yang memenuhi standard dan dibidik meningkat hingga 71 persen pada 2022.

Selain itu, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap sebagai reformasi kesehatan turut menjadi salah satu prioritas RKP 2022.

“Imunisasi dasar lengkap kita baru 57 persen secara nasional, negara tetangga sudah di atas 90 persen bahkan 100 persen. Kita ingin itu naik dan pada 2024 bisa mencapai 100 persen. Imunisasi dasar ini juga harus menjadi perhatian kepala daerah,” ujar Suharso.