Palembang (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi IV Riezky Aprilia menyoroti kinerja Kementerian Pertanian yang dinilai belum sesuai harapan dalam menjalankan program untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Riezky saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/2), mengatakan, Kementan dianggap belum paham dalam menentukan skala prioritas program dan anggaran terkait kondisi terkini di Tanah Air.
“Tahun 2021, Kementan memuat program yang menambah nilai tambah produk dan nilai saing. Mohon jujur, pada pembahasan refocusing lalu, sepengetahuan saya belum mencerminkan nilai tambah dan daya saing, padahal anggaran besar, kontribusinya apa?,” tanya Riezky pada jajaran Kementan.
Dirinya juga menerima laporan bahwa beberapa lahan pertanian Indonesia seperti di Kabupaten Majalengka dan Serang mengalami banjir dan berpotensi gagal panen. Sementara dari Kementan dinilai belum memperhitungan tingkat urgensi dari kejadian tersebut.
Selain itu, kelangkaan pupuk juga kerap terjadi sehingga menyulitkan petani untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Wakil rakyat daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan itu berpendapat, dengan anggaran Rp33 triliun seharusnya pupuk subsidi itu tidak lagi menjadi masalah bagi petani. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kelangkaan pupuk masih terjadi di kalangan petani.
Untuk itu, dirinya menekankan agar Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan beserta PT Pupuk Indonesia Holding Company melakukan survei guna memastikan realita di tingkat petani terkait pupuk ini.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan pertanian Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,7 persen pada kuartal IV tahun 2020. Di sisi lain, pertanian juga menyumbang kontribusi sebesar 13,7 persen pada produk domestik bruto (PDB) atau menjadi yang kedua setelah industri pengolahan.
Namun, Komisi IV DPR RI berpendapat pemerintah belum serius menjadikan pertanian sebagai sektor utama penggerak ekonomi Indonesia. Ini diakibatkan karena pemotongan anggaran yang cukup besar di Kementan sebesar Rp6,326 triliun.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta Kementan untuk membuat skala prioritas program tahun 2021, dengan catatan berupa tidak meneruskan program yang memiliki tingkat kegagalan tinggi dan dampak yang tidak signifikan.
Riezky menyarankan program Kementerian Pertanian tahun 2021 lebih diarahkan untuk program padat karya.
Di tengah situasi berbagai bencana alam dan non alam seperti pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, sektor pertanian Indonesia perlu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan menggerakan perekonomian nasional.
“Ekspektasi kami (Komisi IV DPR RI) dengan situasi hari ini yang tidak menentu, program Kementan harus dimaksimalkan ke arah padat karya, supaya bisa memaksimalkan pergerakan ekonomi,” kata Riezky.
Anggota DPR Riezky Aprilia soroti kinerja Kementan dinilai belum optimal
Anggota DPR RI Riezky Aprilia mengajukan pertanyaan ke jajaran Kementerian Pertanian pada rapat refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/2), (ANTARA/HO/21)
Ekspektasi kami (Komisi IV DPR RI) dengan situasi hari ini yang tidak menentu, program Kementan harus dimaksimalkan ke arah padat karya, supaya bisa memaksimalkan pergerakan ekonomi
