Kantor Pos Baturaja: Tidak ada data ganda penerima BST

id Penyaluran dana BST, Kantor Pos Baturaja, tidak ada data ganda,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara sumsel hari in

Kantor Pos Baturaja: Tidak ada data  ganda penerima BST

Kantor Pos Baturaja menyalurkan dana BST tahap pertama tahun 2021. (ANTARA/Edo Purmana/21)

Baturaja (ANTARA) - Kepala Kantor Pos Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Aldy Frandinca Rinaldy mengatakan tidak ada data ganda warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama yang disalurkan tahun ini.

"Alhamdulillah sejauh ini tidak ada data ganda," katanya di Baturaja, Jumat.

Dia mengemukakan pada penyaluran tahap pertama tahun ini tercatat sebanyak 18.392 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten OKU yang menerima dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

"Penyaluran dana dilakukan mulai 11 Januari 2021 dan telah rampung pada 16 Januari lalu," katanya.

Penyaluran BST tahap pertama ini, kata dia, masih sama seperti tahun sebelumnya, namun hanya nominal dananya saja yang dikurangi.

Setiap KPM mendapat bantuan dana sebesar Rp300.000 per bulan untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19.

"Pada 2020 lalu setiap KPM menerima dana bantuan sebesar Rp600.000/bulan, sedangkan tahun ini Rp300.000/bulan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU, Syaiful Kamal melalui Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, Kholik secara terpisah menuturkan pada 2021 ini terdapat pengurangan lebih dari 2 ribu KPM yang menerima BST dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada 2020 lalu tercatat jumlah masyarakat OKU yang menerima dana BST sebanyak 20.491 KPM. Sedangkan, ditahun ini hanya sekitar 18.392 KPM. Artinya ada pengurangan lebih dari 2.000 KPM yang menerima BST tahap pertama tahun ini," katanya.

Dia menjelaskan pengurangan jumlah ini karena adanya data KPM yang tidak valid berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial RI sehingga dihapus dalam daftar penerima dana bantuan tahun ini.

"Penyebab dikuranginya data oleh Kemensos ini karena ada data KPM yang tidak valid atau tidak ada sinkronisasi NIK di Disdukcapil," jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan validasi ulang data KPM yang terkeluarkan Januari ini melalui Disdukcapil OKU agar jumlah penerima bantuan tahap selanjutnya dapat bertambah.

"Namun kami tidak bisa memastikan apakah akan ada penambahan lagi sampai April 2021 nanti. Yang jelas data penerima bantuan pada Januari ini akan kami verifikasi ulang," ujar dia.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar