Pemprov Sumsel minta Bulog awasi penyaluran insentif beras ke ASN

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) mengawasi penyaluran insentif beras ke kalangan ASN dan honorer karena menerima laporan adanya perbedaan kualitas di sejumlah kabupaten/kota.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan, sejak diluncurkan 2019 lalu, program pemberian insentif beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumsel ini harus dikawal karena menjadi salah satu tumpuan penyerapan beras petani.

“Kami sempat menerima laporan dari daerah, jika beras yang diterima beda-beda. Saya berharap Bulog bisa membantu agar program ini benar-benar tepat sasaran,” kata Herman Deru setelah menerima audiensi Kepala Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel.

Sebanyak 30.269 orang, diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) 16.040 orang dan untuk honorer ada 14.229 orang mendapatkan pembagian insentif dalam bentuk beras ini.

Bagi ASN suami/istri/janda/duda yang bekerja di lingkungan Pemprov Sumsel mendapatkan beras sebesar 20 Kg/bulan.
Sementara ASN yang belum menikah dilingkungan Pemprov Sumsel mendapatkan insentif beras sebesar 10 Kg/bulan dan untuk honorer sebesar 5 Kg/bulan.

Program insentif besar ke ASN dan honorer ini bertujuan agar produksi petani Sumsel dapat terserap optimal oleh Bulog.

Oleh karena itu, Herman Deru meminta Bulog untuk menghindari penyerapan beras dari daerah lain.

“Ini merupakan cara menyemangati petani karena mereka merasa dihargai,” kata dia.

Kepala Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel Ali Ahmad Najih Amsari Aan mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal dalam penyerapan beras produksi petani Sumsel.

Pada 2020, berkat program insentif beras untuk kalangan ASN dan honorer ini membuat penyerapan beras petani meningkat hingga 300 persen, sehingga total mencapai 3.500 ton. Padahal pada 2019 hanya 1.100 ton.

Saat ini stok beras di Sumsel tersedia hingga enam bulan ke depan. “Dari sisi harga saja yang cenderung turun,” kata dia.