Menko Luhut minta acara masyarakat dalam jumlah besar tak diizinkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar acara masyarakat berkumpul dalam jumlah besar tidak lagi diizinkan.

Hal itu dilakukan sebagai respons pemerintah atas kenaikan kasus COVID-19 yang siginifikan seusai libur panjang akhir Oktober lalu, terutama di DKI Jakarta dan Bali.

"Saya ingin kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun untuk beberapa waktu ke depan," tegas Menko Luhut Pandjaitan kepada para kepala daerah, Pangdam, dan Kapolda di DKI Jakarta dan Bali dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta dan Bali di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin.

Angka konfirmasi positif kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada periode 25-30 November 2020 sebanyak 8.598 kasus dari 5.168 kasus pada periode 28 Oktober-3 November 2020. Sementara itu di Bali kasus terkonfirmasi positif naik dari 386 kasus pada periode 28 Oktober-3 November 2020 menjadi 823 kasus pada 25-30 November 2020.

Menko Luhut juga meminta agar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes untuk mengecek ketersediaan obat yang ada di daerah.

"Jangan sampai ada orang meninggal karena kelalaian kita untuk mengecek ketersediaan obat sehingga obat habis," tegas Menko Luhut Pandjaitan.

Selain itu Menko Luhut juga meminta agar Kemenkes memastikan kapasitas ICU dan isolasi di rumah sakit mencukupi untuk perawatan pasien COVID-19.

Yang tidak kalah penting, lanjut dia, khusus untuk wilayah Bali, pemerintah daerah diminta tambah fasilitas isolasi terpusat, terutama di Tabanan.

"Kalau di kabupaten, hotel tidak cukup, ya geserlah. Yang penting pisahkan secepatnya dari keluarga yang masih sehat," tegas Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu.

Menko Luhut mencontohkan fasilitas isolasi terpusat Wisma Atlet di DKI Jakarta yang telah beroperasi dengan cukup baik.

Pada kesempatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan dalam dua minggu pasca libur panjang 28 Oktober-1 November terdapat kenaikan kasus positif, terutama klaster keluarga.

"Dan setelah kita lakukan pelacakan dan penelusuran mayoritas keluarga ini bepergian ke Bandung, Semarang, Lampung, dan beberapa tempat di Jawa Timur," urai Anies Baswedan.

Dengan munculnya klaster keluarga, Anies Baswedan berharap agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan libur bersama saat akhir tahun.

Berbeda dengan DKI Jakarta, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Bali meningkat usai gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Jadi di kami Pilkada penyumbang kasus terkonfirmasi positif terbesar. Dari KPPS banyak ditemukan kasus positif. Lalu kami lakukan tracing lebih luas," kata Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, tambah Indra, dalam minggu ini Pemprov Bali juga melakukan penelusuran ke seluruh pelaku jasa pariwisata.

"Dari mereka ditemukan beberapa kasus positif," kata Indra.

Sebagai penutup, Menko Luhut pun kemudian meminta kepada semua pihak yang berwenang untuk turut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan dampak libur panjang pada akhir Oktober terhadap peningkatan kasus terkonfirmasi positif dan angka kematian.

Hasil tersebut, menurutnya, penting untuk menentukan kebijakan libur panjang akhir tahun.