Alokasi dana TKDD Sumsel turun 12 persen

id dana desa,dana tkdd,provinsi sumsel,sumatera selatan,dirjen pembendaharaan negara,keuangan negara

Alokasi dana TKDD Sumsel  turun 12 persen

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Taukhid. (ANTARA/Dolly Rosana/20)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah mengurangi dana Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 12 persen pada 2021 dari semula Rp30 triliun menjadi Rp26,6 triliun.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Taukhid di Palembang, Rabu, mengatakan hampir seluruh daerah di Tanah Air menghadapi penurunan TKDD untuk tahun 2021.

"Ini dampak dari realokasi dan refocusing anggaran, jadi secara nasional rata-rata memang turun," kata dia.

Ia menambahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah pun menyerahkan TKDD dan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) 2021 lebih awal.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah daerah maupun satker kementerian dan lembaga bisa membelanjakan anggaran pada awal tahun.

Taukhid mengatakan dengan adanya penyerahan DIPA dan daftar TKDD tersebut, pihaknya berharap pemda maupun kementerian lembaga bisa segera menyerap anggaran yang telah dibagikan, sehingga ekonomi di awal tahun nanti sudah bisa bergerak.

 DIPA tingkat Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga Negara di Sumsel mengalami kenaikan sekitar Rp1,7 triliun, atau mencapai Rp14,86 triliun.

Angka tersebut tercatat meningkat dibanding tahun ini yang sekitar Rp13,1 triliun.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan ada dua instruksi yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo saat melakukan penyerahan DIPA dan TKDD.

Pertama, kata Deru, pemerintah daerah bisa menyegerakan proses pelelangan. Sehingga di awal 2021, uang APBN dan APBD bisa beredar di masyarakat.

"Kedua, fokus anggaran untuk kesehatan. Utamanya dalam penanganan Covid-19. Disamping sektor lain seperti pendidikan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi," ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Sumsel akan memanfaatkan anggaran 2021 untuk mengembangkan potensi UMKM dan pertanian karena baik untuk stimulus ekonomi daerah.

“Kami akan memberikan perhatian khusus ke UMKM dan pertanian," terangnya. Sejauh ini, kata Deru, realisasi serapan APBD terus dikebut pelaksanaannya,” kata dia.