Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, mengatakan, mereka sudah memperingatkan mitra kerjanya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, agar berhati-hati mengekspor benih lobster.
Ia mengatakan ekspor benih lobster akan menuai banyak sorotan karena termasuk jarang dilakukan, sehingga mekanisme dan tata kelola harus cermat dan hati-hati.
"Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan. Dan di Komisi IV (DPR) sudah sering kami ingatkan," ujar Purwanto, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Menteri KKP Edhy ditangkap terkait izin ekspor baby lobster
Baca juga: Keluarga Edhy Prabowo turut ditangkap KPK
Menurut politisi Partai Demokrat itu, negara produsen lobster seperti Indonesia tentu harus menjaga agar jangan sampai mengekspor benih saja, melainkan harus juga mempunyai semangat budi daya masyarakat, sekaligus menambah kesejahteraan nelayan. "Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," kata dia.
Namun dia belum mau menyimpulkan bahwa itulah potensi pelanggaran hukum yang menjerat sang menteri itu. Ia meminta agar awak media bisa menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK yang rencananya akan disampaikan pada sore hari nanti.
Baca juga: KPK masih periksa Menteri KKP Edhy Prabowo
Sebelumnya, KPK membenarkan telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan beberapa orang lainnya pada Rabu dini hari. "Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan informasi, Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap tersebut sudah berada di Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.
Edhy diketahui baru saja melakukan kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat, untuk urusan di sektor perikanan. Edhy mengatakan tujuannya ke Hawaii adalah untuk mempelajari produksi benih-benih udang, khususnya vaname yang hendak dia kembangkan di Tanah Air.
Berita Terkait
Pakar: Pengurangan vonis eks Menteri KKP Edhy Prabowo jadi preseden buruk MA
Rabu, 15 Februari 2023 12:50 Wib
Pakar Hukum pertanyakan rekam jejak Gazalba Saleh terkait Edhy Prabowo
Rabu, 15 Februari 2023 12:19 Wib
KPK setor Rp72 miliar dan 2.700 dolar AS dari kasus Edhy Prabowo
Jumat, 8 April 2022 10:57 Wib
KPK eksekusi Edhy Prabowo ke Lapas Tangerang
Rabu, 6 April 2022 14:57 Wib
KPK singgung hakikat pemberantasan korupsi soal hukuman Edhy dikurangi
Kamis, 10 Maret 2022 12:56 Wib
Hakim banding nilai vonis Edhy Prabowo tak cerminkan keadilan, vonis lebih berat
Kamis, 11 November 2021 23:13 Wib
Akademisi nilai pencabutan hak politik Edhy Prabowo tak maksimal
Senin, 19 Juli 2021 14:09 Wib
KPK hormati vonis 5 tahun penjara terhadap Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo
Jumat, 16 Juli 2021 14:40 Wib