Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan atas laporannya terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"Benar, sesuai informasi yang kami terima, hari ini Direktorat Pengaduan Masyarakat menjadwalkan yang bersangkutan hadir untuk dapat menjelaskan perihal laporannya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
KPK, lanjut Ali, masih akan terus melakukan telaah terhadap laporan masyarakat dimaksud sesuai prosedur yang berlaku di lembaganya.
Ia mengatakan KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap laporan tersebut.
"Untuk mendalami lebih lanjut apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ujar Ali.
Dalam undangan yang diterima awak media, Nizar yang didampingi kuasa hukumnya Welly Hanafi akan memenuhi undangan KPK, Senin memberikan keterangan sebagai saksi pelapor sehubungan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi yang diduga diterima Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.
Dugaan gratifikasi itu berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi, dan Surabaya dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP menilai laporan dugaan gratifikasi Suharso yang dilayangkan ke KPK tidak berdasar.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP Hammam Asy'ari di Jakarta, Senin (9/11) menyatakan laporan dugaan gratifikasi Monoarfa itu ngawur.
Menurut dia, Nizar Dahlan yang bertindak sebagai pelapor tidak memahami gratifikasi yang bisa dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebab, pesawat yang ditumpangi pengurus DPP PPP tersebut tidak berhubungan dengan jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atau Anggota DPR meski Arsul Sani ikut di dalamnya.
Berita Terkait
Menteri PPN: Pembangunan IKN tempatkan RI di posisi strategis global
Selasa, 3 Oktober 2023 15:53 Wib
Ketum PPP: Posisi Suharso di pemerintahan hak prerogatif Presiden
Senin, 10 Oktober 2022 14:01 Wib
Setelah dipecat dari Ketum PPP, Suharso Monoarfa juga diminta mundur sebagai menteri
Selasa, 6 September 2022 23:33 Wib
Suharso Monoarfa menolak hasil Mukernas PPP
Selasa, 6 September 2022 16:19 Wib
Tiga majelis PPP kembali minta Suharso Monoarfa mundur dari ketua umum
Senin, 29 Agustus 2022 18:15 Wib
Ketua Umum PPP dilaporkan ke Bareskrim Polri
Kamis, 25 Agustus 2022 23:22 Wib
Menteri Suharso luncurkan bahan bakar "Made in Bali" gunakan teknologi RDF
Sabtu, 9 April 2022 7:07 Wib
Menteri PPN: Satu Data Indonesia perlu sinergi berbagai instansi
Kamis, 8 Juli 2021 10:44 Wib