Sekayu (ANTARA) - Gelombang aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja terus berlanjut di Sumatra Selatan. Kali ini ratusan mahasiswa di Kabupaten Musi Banyuasin menggelar aksi damai bersama buruh, Senin.
Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Muba dan Cipayung Plus tersebut terpusat di Kantor DPRD Kabupaten Muba. Aksi tersebut dikawal ketat aparat TNI, Kepolisian, dan Satpol-PP Kabupaten Muba.
Penyampaian aspirasi oleh perwakilan mahasiswa dan buruh berjalan kondusif. Bupati Kabupaten Muba Dodi Reza Alex pun menemui para peserta aksi.
“Apa yang menjadi keberatan rekan-rekan mahasiswa dan buruh akan kami fasilitasi untuk kemudian disampaikan ke pihak yang berwenang, yakni DPR RI,” kata dia.
Dodi menjelaskan, Pemkab Muba bersama DPRD Muba akan turut andil memfasilitasi keberatan mahasiswa dan buruh terhadap produk UU Cipta Kerja atau omnibus law.
“Yang penting tetap aman dan kondusif, jangan sampai kita disusupi oleh pihak yang ingin memecah belah kita semua, tetap jaga Muba zero konflik,” kata dia.
Sementara itu, Perwakilan Aliansi Mahasiswa-Buruh Muba Ari Mustopa mengucapkan terima kasih atas sambutan Bupati Muba Dodi Reza yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa dan buruh di Muba.
“Terima kasih kepada bupati yang telah membuka pintu selebar-lebarnya guna mendengarkan aspirasi mahasiswa dan buruh terhadap keberatan dalam UU Ciptaker,” kata Ari.
Berita Terkait
Pemkab Banyuasin gelar peringatan Hari Otonomi Daerah
Kamis, 25 April 2024 16:23 Wib
Dzikir bersama HUT ke-22 Kabupaten Banyuasin tahun 2024
Kamis, 25 April 2024 7:47 Wib
Pj Bupati Banyuasin ikut rakor pemberantasan korupsi
Rabu, 24 April 2024 19:11 Wib
Pemkab Banyuasin gelar pelayanan kolaboratif pada HUT ke-22
Selasa, 23 April 2024 9:30 Wib
Sandi Fahlevi dilantik jadi Pj Bupati Musi Banyuasin
Senin, 22 April 2024 17:10 Wib
Komunitas penggemar layang-layang akan meriahkan HUT Kabupaten Banyuasin
Senin, 22 April 2024 8:03 Wib
Visi Banyuasin Berkilau 2045 usung pembangunan berkelanjutan
Sabtu, 20 April 2024 8:29 Wib
Pj Bupati Banyuasin ajukan pembangunan infrastruktur ke Kementerian PUPR
Jumat, 19 April 2024 7:42 Wib