Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan aksi demonstrasi menolak Undang - Undang Cipta Kerja yang dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia pada Kamis (8/10) tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19.
"Tadi arahan Bapak Presiden perlu diingatkan ke masyarakat bahwa sekarang masih pandemi COVID-19 sehingga kegiatan unjuk rasa diharapkan tidak membawa klaster demo baru," kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas secara daring yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin.
Maka itu, ujar Airlangga, pemerintah terus mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 seperti menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau alat penyanitasi (hand sanitizer).
Pemerintah juga berupaya mendeteksi dini potensi penularan COVID-19. Jika ada peserta unjuk rasa yang reaktif setelah diuji cepat (rapid test), kata Airlangga, maka akan langsung dipisahkan dan dibawa ke rumah sakit rujukan COVID-19.
"Penanganan mereka yang reaktif saat unjuk rasa pada prinsipnya dipisahkan dan dibawa ke RS rujukan," katanya.
"Sekali lagi kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa, jangan menjadi klaster pandemi baru," tambah Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan dirinya sangat prihatin dengan kerumunan yang muncul dari rangkaian aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020. Terdapat kekhawatiran, kerumunan dalam unjuk rasa itu menimbulkan kluster penularan COVID-19.
Doni mengingatkan virus corona baru atau SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19, tidak ditularkan hewan seperti flu babi atau flu burung, tetapi ditularkan oleh manusia.
"Dan yang menularkan adalah orang terdekat kita, keluarga, orang yang sekerja, terutama ketika di ruang publik," ucapnya.
Doni mengimbau ke semua pihak untuk berupaya mencegah penularan COVID-19 di kerumunan agar tidak terjadi penambahan kasus.
“Agar betul-betul memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh komponen masyarakat sehingga tak terjadi penambahan kasus.," ujarnya.
Berita Terkait
Ketum Golkar: Jokowi dapat peran di pemerintahan jika Prabowo-Gibran menang
Selasa, 27 Februari 2024 13:31 Wib
Pemerintah gelontorkan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi selama 2024
Senin, 26 Februari 2024 15:41 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib
Airlangga Hartarto targetkan Prabowo-Gibran raih 55 persen di Sumbagsel
Jumat, 26 Januari 2024 15:50 Wib
Jokowi akui bicara pilpres dengan Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli
Senin, 8 Januari 2024 10:04 Wib
Pertemuan Jokowi-Airlangga di tengah rasa nyaman dengan Golkar
Sabtu, 6 Januari 2024 15:21 Wib
Airlangga: Belum ada pembahasan Ridwan Kamil jadi bakal cawapres
Jumat, 8 September 2023 14:29 Wib