Kabupaten Musi Banyuasin pertahankan opini WTP

id musi banyuasin,kabupaten musi banyuasin,pemkab muba,opini wtp,opini wtp musi banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin pertahankan opini WTP

Sekda Muba Apriyadi mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui Video Conference di Sekayu, Selasa. (ANTARA/HO/20)

Sekayu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada 2020 kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemda tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi mengatakan perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tersebut merupakan yang ke-5 secara berturut-turut.

“Muba jadi salah satu Kabupaten di Sumsel yang mendapatkan penghargaan Opini WTP lima kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2010 – 2019,” kata Apriyadi setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan
Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui Video Conference di Sekayu, Selasa.

Apriyadi menjelaskan opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan opini tersebut, kata dia bisa menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Menurutnya, capaian yang didapatkan Pemkab Muba dalam mengelola keuangan negara tidak terlepas dari kerja semua pihak di jajaran pemerintahan tersebut.

“Ini berkat kerja keras seluruh jajaran Pemkab Muba dan DPRD Muba kita dapat mempertahankan penghargaan WTP,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam siaran pers Pemkab Muba, menyebutkan pihaknya mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi kuat mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

“Yang selama ini terbangun dengan pemangku kepentingan, mulai dari seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan,” katanya.

Menteri Keuangan juga  menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan seluruh laporan keuangan kementerian negara dan lembaga, serta laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat dalam APB, dan laporan pemerintah daerah.