Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mengalokasikan dana APBD untuk membantu biaya kepemilikan sertifikat tanah bagi warga tak mampu.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Minggu, mengatakan inisiatif ini karena masih bahwa warga yang tidak tercover Program Nasional Agraria (Prona) di daerah tersebut.
“Tahun 2021 harus sudah berjalan ini bagi warga yang tidak tercover Prona,” kata Herman Deru.
Ia mengatakan masyarakat provinsi Sumsel sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melegalitaskan lahan miliknya, namun kerap kali terkendala pada persoalan biaya.
Oleh sebab itu pula, pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat.
“Saya yakin jika bersinergi maka daerah akan ambil bagian juga program Prona ini,” ujar dia.
Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Pelopor mengatakan instansinya sangat merespon positif langkah yang bakal diambil Pemprov Sumsel yakni menawarkan anggaran dari Pemprov untuk kabupaten/kota agar mempercepat sertifikasi tanah.
“Ini selaras dengan program Kementerian Agraria dan Pertanahan, yang mana sebelum 2024 ditargetkan seluruh bidang tanah sudah tersertifikat,” kata dia.
BPN Kanwil Sumsel akan menyegerakan hal-hal yang menjadi prioritas, terutama terkait dengan kepastian luas atau sering disebut dengan satu peta.
“Kami dalam waktu dekat akan memigrasikan datanya dari peta analog ke peta yang sifatnya digital, dengan begitu legalitas tanah berikut persoalannya dapat segera dituntaskan,” kata dia.
Berita Terkait
BPN OKU distribusikan 95 persil sertifikat redistribusi tanah
Senin, 8 April 2024 16:05 Wib
OKU Timur terima sertifikat bebas frambusia
Rabu, 6 Maret 2024 19:02 Wib
Polisi ungkap laman dan sertifikat palsu keturunan nabi
Senin, 4 Maret 2024 15:04 Wib
Permohonan sertifikat kekayaan intelektual di Sumsel meningkat
Selasa, 20 Februari 2024 14:59 Wib
Pemkab OKI terima 16 sertifikat aset daerah dari BPN
Minggu, 4 Februari 2024 10:16 Wib
Imigrasi Palembang percepat sertifikasi BMN tanah rumah dinas
Kamis, 25 Januari 2024 22:40 Wib
Presiden Jokowi: Pembagian sertifikat tanah solusi sengketa lahan
Selasa, 23 Januari 2024 11:56 Wib
PT Semen Baturaja meraih sertifikat produk ramah lingkungan
Senin, 15 Januari 2024 18:26 Wib