Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mengalokasikan dana APBD untuk membantu biaya kepemilikan sertifikat tanah bagi warga tak mampu.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Minggu, mengatakan inisiatif ini karena masih bahwa warga yang tidak tercover Program Nasional Agraria (Prona) di daerah tersebut.
“Tahun 2021 harus sudah berjalan ini bagi warga yang tidak tercover Prona,” kata Herman Deru.
Ia mengatakan masyarakat provinsi Sumsel sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melegalitaskan lahan miliknya, namun kerap kali terkendala pada persoalan biaya.
Oleh sebab itu pula, pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat.
“Saya yakin jika bersinergi maka daerah akan ambil bagian juga program Prona ini,” ujar dia.
Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Pelopor mengatakan instansinya sangat merespon positif langkah yang bakal diambil Pemprov Sumsel yakni menawarkan anggaran dari Pemprov untuk kabupaten/kota agar mempercepat sertifikasi tanah.
“Ini selaras dengan program Kementerian Agraria dan Pertanahan, yang mana sebelum 2024 ditargetkan seluruh bidang tanah sudah tersertifikat,” kata dia.
BPN Kanwil Sumsel akan menyegerakan hal-hal yang menjadi prioritas, terutama terkait dengan kepastian luas atau sering disebut dengan satu peta.
“Kami dalam waktu dekat akan memigrasikan datanya dari peta analog ke peta yang sifatnya digital, dengan begitu legalitas tanah berikut persoalannya dapat segera dituntaskan,” kata dia.
Sumsel siap alokasikan APBD bantu sertifikat tanah warga tak mampu
Gubernur Sumsel Herman Deru. (ANTARA/HO/20)
