Lazisnu Sumsel bangun sinergi pemerintah-swasta majukan ekonomi umat

Palembang (ANTARA) - Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) dan PWNU Sumatera Selatan berupaya membangun sinergisitas pemerintah dan swasta untuk memajukan ekonomi umat di masa normal baru produktif aman dari COVID-19.

Ketua Lazisnu Sumsel, Anwar Sadat di Palembang, Senin, mengatakan untuk membangun sinergisitas tersebut tiga bupati dan puluhan pelaku usaha, CSO, dan tokoh pemuda dan masyarakat dikumpulkan dalam satu forum seminar dan lokakarya dengan tema "Kemajuan Ekonomi Umat di Era New Normal (COVID-19)” pada 15 September 2020.

Tiga bupati yang menyatakan kesediaannya tampil dalam forum semiloka itu yakni Bupati Musi Banyuasin, Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ, Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar SE, dan Bupati Pali, Heri Amalindo.

Kemudian beberapa pelaku usaha dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumsel, Gapki Sumsel, praktisi dan pemerhati isu sosial perkebunan, dan pengurus pusat Lazisnu.

Menurut dia, tujuan semiloka itu untuk membangun sinergisitas para pihak guna memajukan ekonomi umat yang terganggu sejak Maret 2020 dampak wabah COVID-19 yang hingga kini belum ada tanda-tanda akan berakhir,

"Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan siklus normal kehidupan di provinsi ini bahkan di berbagai belahan dunia," ujarnya.

Atas situasi sulit tersebut, pemerintah menyiapkan kebijakan bantuan sosial yang ditujukan untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM).

Hal ini didasari dengan keadaan panjangnya interval waktu status tanggap darurat yang ditetapkan guna mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-!9.

Meski kemudian kebijakan bantuan sosial, seperti bantuan sosial tunai (BST), pendistribusian sembako, dan pemberian stimulus, termasuk pemberian relaksasi pembayaran kredit bagi pelaku UMKM, pada realitasnya tidak juga signifikan mendongkrak skala permasalahan yang meluas yang terdampak COVID-19 akibat semakin meluasnya pelemahan sektor informal dan UMKM, PHK, dan terpaksa harus menganggur hingga pulang kampung.

Keadaan sulit akibat berbagai persoalan tersebut harus dicarikan jembatan solusinya hingga menormalkan kembali siklus sosial masyarakat serta permasalahan yang menghimpit beban sosial ekonomi umat.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui beberapa kementerian, seperti melalui Kemeterian Koperasi dan UKM, dengan sasaran untuk mendukung dan mendayagunakan sektor UMKM, seperti subsidi bunga, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), penjaminan untuk modal kerja, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), katanya.

Menurut dia, saat ini pemerintah telah membuka kembali kran aktivitas masyarakat melalui adaptasi kebiasaan baru atau 'new normal' dimana masyarakat dapat kembali beraktivitas dan berkreativitas meski dengan tetap memperhatikan anjuran protokol kesehatan.

Untuk itu kiranya diperlukan strategi dan intervensi secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder) di daerah guna menjawab tantangan yang terjadi saat ini guna memulihkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi umat dari beragam isu dan situasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, ujar Sadat.