Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik payung hukum yang muncul saat pandemi 6 bulan lalu karena tidak menjadi solusi penanganan COVID-19.
Faisal menyebut salah satunya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai contoh payung hukum yang lebih condong mengamankan keuangan dan perbankan dibanding kesehatan.
"Perppu 1/2020 ini bukan perppu tentang menangani COVID-19 secara extraordinary, melainkan untuk mengantisipasi masalah COVID-19 merembet sektor keuangan dan perbankan," kata Faisal dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia secara daring, Sabtu malam.
Faisal menilai seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menangani COVID-19 secara luar biasa (extraordinary).
Misalnya, kata dia, perppu agar alat pelindung diri (APD) bisa diproduksi oleh industri otomotif yang produksinya sedang anjlok.
"Dan macam-macam (perppu lain) yang semacam itu," kata Faisal.
Selain itu, struktur pejabat yang mengisi organisasi Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga dinilai lebih condong pada penanganan perekonomian.
"Kita lihat Ketua Komite kebijakannya Menteri (Koordinator) Perekonomian, kemudian (wakil ketua) ada Menkeu, lalu ketua pelaksananya ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Faisal.
Selain itu, Gugus Tugas (Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.
Berita Terkait
Ini jawaban Sri Mulyani terkait isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 13:31 Wib
Mantan Menkeu ingatkan perlambatan ekonomi China bisa berdampak ke RI
Rabu, 22 November 2023 15:54 Wib
Chatib Basri minta pemerintah perluas penerima bantuan perlinsos
Senin, 18 Oktober 2021 15:42 Wib
Chatib Basri: Target ekonomi 5,2 persen berpotensi tercapai pada 2022
Senin, 18 Oktober 2021 15:10 Wib
Kurir sabu-sabu senilai Rp7 miliar di Palembang divonis penjara seumur hidup
Rabu, 28 Juli 2021 19:13 Wib
Faisal Basri: gasifikasi batu bara bukan energi terbarukan
Selasa, 27 April 2021 19:34 Wib
Faisal Basri: Kenaikan cukai akan turunkan konsumsi rokok
Selasa, 26 Januari 2021 11:20 Wib
Faisal Basri soroti wacana pembentukan Dewan Moneter
Jumat, 4 September 2020 14:29 Wib