Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) menyatakan lonjakan tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat pada Juni 2020 lalu disebabkan oleh tingginya konsumsi listrik karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa dalam jumpa pers daring, Kamis, menjelaskan hal itu merupakan hasil temuan atas investigasi yang dilakukan kementerian tersebut selama sebulan terakhir.
Baca juga: Menteri ESDM tetapkan penyesuaian tarif listrik golongan nonsubsidi
"Kami sudah lihat keluhan ini, kami bagi beberapa sampel untuk beberapa golongan. Kami ambil data setahun ke belakang, kemudian kami lihat bagaimana pemakaian listrik. Memang kelihatan dari semua golongan pemakai, itu Mei-Juni meningkat dengan signifikan," katanya.
Berdasarkan sampel pengaduan yang diterima, lonjakan tagihan listrik yang terjadi berkisar di atas tren pemakaian rata-rata pemakaian warga selama setahun pada pelanggan pasca bayar di semua golongan pengguna rumah tangga.
Baca juga: Menteri ESDM Jonan pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik
"Penerapan PSBB cenderung meningkatkan rata-rata hunian dan aktivitas penghuni rumah sehingga berpotensi menaikkan konsumsi energi listrik," katanya.
Di sisi lain pelanggan pascabayar belum disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik beserta lonjakan tagihannya.
Purbaya menambahkan pengaduan pelanggan yang belum memahami masalah juga digaungkan secara berlebihan sehingga memberi kesan permasalahan yang tidak proporsional. Namu, PLN juga diminta untuk mengoptimalkan komunikasi publik dalam mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu.
Baca juga: Pengamat: Diskon tarif listrik 900 VA tingkatkan daya beli
"Pada umumnya setelah kami beri penjelasan, pelanggan dapat memahami situasi dan ketidaknormalan yang terjadi," katanya.
Kemenko Maritim dan Investasi membuka pengaduan masyarakat atas keluhan lonjakan tinggi tagihan listrik bulan pada Juni 2020 di mana kementerian itu menerima 410 keluhan hingga Juni lalu.
Sementara itu total pengaduan pelanggan ke PLN sepanjang April-25 Agustus 2020 mencapai 145.272 di mana sebanyak 145.175 pengaduan (98,8 persen) telah diselesaikan. Pengaduan tertinggi terjadi pada Juni 2020 hingga mencapai 87.371 pengaduan.
Dalam investigasi tersebut, Kemenko Maritim dan Investasi juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengecek keandalan dan ketahanan sistem pencatatan dan pengelolaan data meter pelanggan.
Berita Terkait
Iran bantah pembangkit listrik Dimona Israel rusak akibat serangannya
Jumat, 19 April 2024 13:22 Wib
PLN sebut gangguan listrik di Baturaja karena jaringan tertimpa pohon
Jumat, 19 April 2024 7:42 Wib
PLN S2JB fasilitasi kenyamanan mudik pengguna kendaraan listrik
Rabu, 10 April 2024 2:25 Wib
Penggunaan SPKLU di rest area JTTS naik 50 persen
Selasa, 9 April 2024 18:49 Wib
Kota Bogor bakal jadi kota pertama dengan angkot listrik
Senin, 8 April 2024 11:05 Wib
PLN imbau warga pastikan kondisi listrik di rumah aman sebelum mudik
Jumat, 5 April 2024 12:23 Wib
Pj Bupati Muba tuntaskan pengalihan listrik dari PT MEP ke jarngan PLN
Kamis, 4 April 2024 23:03 Wib
PLN beri layanan "home charging" bagi 300 pengguna kendaraan listrik
Selasa, 2 April 2024 10:45 Wib