Polda Sumsel tingkatkan kamtibmas di kabupaten gelar pilkada

id pengamanan pilkada, kamtibmas, polisi, polda sumsel,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara sumsel hari ini, palemban

Polda Sumsel tingkatkan kamtibmas di kabupaten  gelar pilkada

Sejumlah aparat kepolisian membentuk barikade pada rekapitulasi suara Pilgub Sumsel di depan gedung KPU Sumsel Palembang, Minggu (8/7). Untuk mengamankan perekapan dan penetapan hasil Pilgub Sumsel aparat terkait menyiagakan sejumlah petugas dan peralatan pengamanan. (ANTARA Sumsel/Feny Selly/Ang/18)

Palembang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di tujuh kabupaten yang pada 9 Desember 2020 menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak.

Peningkatan kamtibmas di tujuh kabupaten, yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara untuk mencegah terjadinya gangguan tahapan penetapan pasangan calon, pemungutan suara hingga penetapan pemenang pilkada, kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi di Palembang, Selasa.

Untuk meningkatkan kamtibmas, katanya, petugas gabungan yang terlibat dalam operasi mantap praja diperintahkan untuk melakukan deteksi dini setiap potensi konflik di tujuh kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah.

Untuk mendeteksi dini potensi konflik, dilakukan pengawasan ketat beberapa tempat yang dipetakan rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, katanya.

Dia menjelaskan Kapolri telah mengeluarkan Telegram Nomor:307/16 Juni tentang rincian tahapan dan program yang dijadwal sebagai pedoman pengamanan pilkada serentak pada akhir tahun ini.

Perintah pertama adalah mendeteksi dini dan monitoring pasca turunnya aturan KPU Nomor:5/2020/12 Juni, kedua koordinasi aktif dengan penyelenggara pilkada dan lainnya serta menyusun rencana operasi di masing masing wilayah dengan sandi operasi mantap praja 2020.

Kemudian pelibatan pengamanan Polri sesuai dengan ketentuan yakni 2/3 personel Polri, anggota TNI dan Linmas untuk mengamankan pelaksana pilkada.

Pola pengamanan ada indikator yang dikaji pertama dimensi penyelenggara di tengah pandemi covid 19, kontestan, potensi gangguan kamtibmas dan dimensi ambang gangguan pilkada seperti potensi konflik pilkada adanya praktek politik uang (money politic), politik identitas, ujaran kebencian serta kampanye hitam dan protokol kesehatan COVID-19, ujar kabid humas.

Komisioner KPU Sumsel untuk Divisi Teknis Penyelenggaraan Hendri Daya menjelaskan bahwa ada 13 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum di tujuh kabupaten.

Sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada yang akan bertarung pada 9 Desember 2020 mereka pada Selasa (8/9) menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit umum dr Moehammad Hoesin (RSMH) Palembang.