Menkeu Sri Mulyani targetkan penerimaan dividen BUMN Rp26,1 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui dividen BUMN sebesar Rp26,1 triliun pada RAPBN 2021.

"Ini paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar Menkeu dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penurunan itu sebagai akibat dari menurunnya kinerja keuangan dampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Menko Airlangga klaim kondisi ekonomi RI lebih baik dari negara lain

Dalam buku Nota Keuangan 2021 disebutkan, dampak panderni COVID-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur.

Laba bersih BUMN diproyeksikan mengalami penurunan, sehingga berdampak pada dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Realisasi insentif subsidi bunga bagi UMKM Rp1,5 triliun

Disampaikan, kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2021, antara lain, pertama, menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas.

Kedua, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek.

Baca juga: Pemerintah berikan insentif Rp2,4 juta untuk pekerja bergaji Rp5 juta

Ketiga, penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN Keempat, penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN.

Dan, kelima reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara.

Baca juga: Pusri tingkatkan kompetensi SDM melalui program beasiswa pendidikan
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani katakan Indonesia belum alami resesi
Baca juga: Menkeu ungkap peluang Indonesia selamat dari resesi ekonomi