Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan wartawan adalah profesi yang tidak bisa berhenti di saat pandemi COVID-19 sedang melanda.
"Justru diharapkan bekerja lebih keras dalam memasok informasi termasuk hiburan kepada masyarakat," kata dia saat diskusi daring yang diadakan ANTARA dengan tema Aman dan Sehat Kala Bekerja: Wartawan Garda Terdepan Industri Media di Jakarta, Selasa.
Profesi wartawan saat ini, ujar dia, sama halnya dengan posisi dokter yang terus bekerja untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan banyak pihak.
Sebab, pada saat masa-masa di tengah pandemi COVID-19 ini kebutuhan akan informasi makin besar dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh wartawan.
Baca juga: PWI Pusat minta polisi tangkap pelaku perusakan kantor PWI Riau
Kesadaran akan pentingnya posisi wartawan tersebut terutama di tengah pandemi disadari betul oleh sejumlah negara-negara demokrasi.
Sebab, negara-negara demokrasi menyadari untuk menghadapi pandemi COVID-19 komunikasi publik menjadi kunci penting. Oleh karena itu, wartawan dan media massa dibutuhkan sekali keberadaannya.
Baca juga: Berbincang dengan Presiden Jokowi saat pandemi corona
Sebagai contoh Uni Eropa mengeluarkan kebijakan insentif yakni dana bantuan darurat bagi perusahaan media untuk melawan misinformasi dan disinformasi di tengah pandemi. Kemudian Norwegia mengeluarkan kebijakan insentif, yaitu paket bantuan kepada media massa yang diperkirakan dapat menutup 60 persen kerugian finansial sebesar 27 juta Euro.
Di Selandia Baru, pemerintahnya membelanjakan 50 juta dolar atau sekitar Rp425 miliar untuk bisnis media yang menderita kerugian finansial akibat pandemi COVID-19.
Khusus di Indonesia keadaan industri media cukup memprihatinkan dimana 50 persen perusahaan pers cetak telah memotong gaji karyawan dengan besaran dua hingga 30 persen.
Selanjutnya 38,6 persen perusahaan pers cetak sudah atau sedang mempertimbangkan opsi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. Jumlah karyawan yang sudah dan sedang proses PHK berkisar 25 hingga 100 orang di setiap perusahaannya.
"Data ini telah kita berikan kepada pemerintah melalui Wakil Presiden dan Presiden," katanya.
Dengan kondisi tersebut, komunitas pers nasional mengharapkan perhatian negara terhadap industri pers sebagaimana yang telah ditunjukkan negara-negara demokratis lain.*
Berita Terkait
Ketua PWI sebut pameran foto ANTARA tambah kualitas perayaan HPN 2024
Jumat, 16 Februari 2024 22:25 Wib
Pj Gubernur Sumsel menghargai fungsi media kawal kebijakan pemerintah
Jumat, 2 Februari 2024 10:15 Wib
Wartawan Australia dipecat gara-gara unggahan tentang Gaza
Jumat, 19 Januari 2024 9:38 Wib
Humas Polda Sumsel ajak wartawan beri informasi bermanfaat
Kamis, 11 Januari 2024 14:51 Wib
Polda Sumsel gandeng wartawan dalam ciptakan suasana kondusif Pemilu
Jumat, 1 Desember 2023 14:40 Wib
LKBN ANTARA gelar UKW di Kendari
Selasa, 8 Agustus 2023 21:38 Wib
Polisi terima laporan dugaan penganiayaan wartawan saat meliput kegiatan partai politik
Kamis, 27 Juli 2023 11:50 Wib
Wartawan Senior Kurnati Abdullah dalam kenangan, catatan Ilham Bintang
Rabu, 14 Juni 2023 21:36 Wib