Bawaslu OKU resmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks

id Bawaslu OKU, Kampung Anti Politik Uang,pilkada oku,Komisioner Bawaslu RI,demokrasi indonesia

Bawaslu OKU  resmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks

Bawaslu OKU meresmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Jumat. (ANTARA/Edo Purmana/20)

Baturaja (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan meresmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat guna mengantisipasi adanya many politic saat Pilkada serentak 2020 di wilayah setempat.

Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu (OKU), Dewantara Jaya di Baturaja, Jumat, mengatakan bahwa dipilihnya Kelurahan Airgading menjadi Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks karena daerah tersebut merupakan kawasan miniatur di OKU.

"Penduduknya sangat heterrogen. Semua agama dan suku lengkap dan umat beragama hidup berdampingan terlihat dari rumah ibadah yang berdekatan namun kerukunan umatnya terjaga," katanya.

Dia berharap, dengan adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoax ini dapat memberikan motifasi dan meminimalisir pelanggaran Pillkada.

"Dengan adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoax ini dapat mencegah politik uang menjelang dan saat Pilkada nanti," harapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Koordiv Pengawasan dan Sosialiasi, Mochammad Afifuddin saat hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks diresmikan untuk meminimalisir adanya kecurangan saat Pilkada 2020 di wilayah setempat.

Menurut dia, Bawaslu dan jajaran wajib menjaga porsi jarak yang sama dengan semua bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2020.

"Pihak pengawas pemilu harus menjadi wasit yang baik dalam pertarungan di Pilkada nanti," tegasnya.

Dia menegaskan, ada beberapa hal yang melekat dan wajib dilaksanakan oleh Bawaslu antara lain yaitu pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang rawan terjadi pelanggaran.

"Khususnya politik uang yang meracuni proses demokrasi. Karena politik uang ini sangat rawan maka semua pengawas pemilu harus melakukan pengawasan," tegasnya.