Seoul (ANTARA) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memecat sejumlah manajer proyek yang bertugas membangun sebuah rumah sakit di Pyongyang karena memeras warga setempat untuk memberi sumbangan, demikian laporan media setempat, Senin.
Pemecatan itu merupakan langkah keras kedua yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa pejabatnya, mengingat kebijakan semacam itu jarang dipublikasikan di media setempat.
Kim Jong Un memerintahkan agar pembangunan Rumah Sakit Umum Pyongyang dapat selesai pada peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh pada Oktober tahun ini. Ia menyampaikan pembangunan RS merupakan "prioritas" pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Dalam kunjungan terbarunya ke lokasi pembangunan, Kim memecat sekelompok manajer proyek serta memanggil komisi koordinasi konstruksi, karena mereka dianggap gagal mengalokasikan anggaran secara wajar. Sejumlah manajer proyek juga meminta peralatan dan bahan material dari masyarakat.
"Ia (Kim, red) menindak keras mereka karena membebani masyarakat dengan meminta seluruh jenis 'bantuan'," demikian isi berita kantor berita resmi Korea Utara, KCNA. Isi berita itu juga menyebut insiden pemerasan itu merupakan "penyimpangan serius" dari kebijakan partai.
KCNA juga menyiarkan beberapa foto yang menunjukkan raut serius Kim, yang lengkap dengan masker, saat mengunjungi lokasi pembangunan RS.
Kim telah dua kali memecat beberapa manajer pembangunan RS pada bulan ini. Ia sebelumnya mengkritik mereka "tidak perhatian" dan melanggar aturan anti-pandemi.
Namun, Kim mengapresiasi kontraktor proyek karena membuat kemajuan yang cepat, meskipun mereka menghadapi "situasi sulit". Namun, ia meminta partai untuk "menyelidiki kinerja komisi koordinasi konstruksi sebagai sebuah kesatuan dan mengganti seluruh pihak yang bertanggung jawab," tulis KCNA.
Yang Moo-jin, seorang profesor di University of North Korean Studies di Seoul, Korea Selatan, mengatakan pemecatan itu jadi sinyal proyek pembangunan tengah terhambat. Langkah Kim itu juga dapat menjadi tanda Korut mengalami kesulitan ekonomi.
"Pemecatan itu menunjukkan pembangunan RS kemungkinan terhambat dan upaya memenuhi tenggat waktu pada Oktober jauh lebih sulit karena pandemi dan sanksi membuat mobilisasi sumber daya tidak mudah," kata Yang.
Korea Utara belum melaporkan kasus positif COVID-19, tetapi pemerintah telah memberlakukan kebijakan pencegahan seperti larangan berkumpul, kewajiban pakai masker, dan karantina wajib bagi para petugas di perbatasan.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
BPBD sebut banjir bandang Muratara mulai surut
Jumat, 19 April 2024 13:18 Wib
Basarnas cari korban tenggelam banjir bandang di Musi Rawas Utara
Rabu, 17 April 2024 15:16 Wib
Korea Utara tegaskan rencana peluncuran satelit mata-mata pada 2024
Senin, 1 April 2024 15:12 Wib
Jepang menang 1-0 atas Korea Utara
Jumat, 22 Maret 2024 0:05 Wib
Di PON, Sumut siap dulang emas dari cabang beladiri
Selasa, 19 Maret 2024 0:05 Wib
Hujan deras landa Australia utara saat Siklon Tropis Megan mendekat
Minggu, 17 Maret 2024 19:20 Wib
Presiden bertolak ke Sumatera Utara lakukan kunjungan kerja
Kamis, 14 Maret 2024 10:31 Wib
Enam bayi di Gaza utara meninggal akibat kurang gizi
Kamis, 29 Februari 2024 13:41 Wib