Palembang (ANTARA) - Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai mengatakan bahwa sekarang ini masih banyak tambang ilegal yang ada di Indonesia sehingga perlu ditertibkan.
"Sehubungan itu perlu mengkaji kembali peraturan yang ada di wilayah masing-masing agar aturan ini bisa kembali diterapkan dan ditaati oleh mereka yang memiliki tambang," kata Amzulian saat video conference di Palembang, Kamis.
Menurut dia, masih banyaknya tambang ilegal tersebut karena masih ditemukan izin tambangnya sudah habis tapi tetap beraktivitas, titik tambang yang bukan di lokasi izin yang diberikan.
"Bahkan lebih parahnya lagi mereka yang menambang tanpa izin sama sekali," kata Amzulian.
Baca juga: Bupati Ogan Ilir siap evaluasi LAHP Ombudsman Sumsel
Dia mengakui ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah pusat maupun provinsi dalam penerbitan dan tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Permasalahan itu antara lain belum adanya peraturan pemerintah provinsi dalam mengatur tata kelola mengenai IPR dan tambang yang memiliki izin tidak memiliki potensi mineral dan batu bara, sehingga masih ditemui menambang keluar dari titik izinnya.
Selain itu, katanya, masih lemahnya pengawasan di titik pertambangan yang membuat tambang ilegal terus terjadi.
Baca juga: Ombudsman Sumsel panggil Kadis Pendidikan Palembang terkait penerimaan siswa
Ketua Ombudman RI ini berharap agar pemerintah dan penegak hukum yang terkait harus bekerja dengan baik dan benar agar aktifitas pertambangan ilegal ini bisa terselesaikan.
"Selain itu semua oknum atau instansi yang melakukan kegiatan tambang ilegal harus diberi hukuman yang tegas," katanya.
Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman melalui video conferen itu diikuti beberapa pejabat Pemprov Sumsel, antara lain Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel Ir Robert Heri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan H Edward Chandra.
Berita Terkait
KAI Palembang kosongkan rumah dinas yang ditempati warga tanpa perjanjian
Jumat, 1 Maret 2024 6:46 Wib
Bawaslu Sumsel targetkan H-1 semua APK bersih diturunkan
Senin, 12 Februari 2024 23:41 Wib
Bawaslu OKU: Sejumlah peserta pemilu di OKU turunkan APK sendiri
Minggu, 11 Februari 2024 21:32 Wib
Bawaslu larang warga ambil APK kampanye saat masa tenang
Rabu, 7 Februari 2024 16:18 Wib
Bawaslu OKU cabut APK yang dipaku di pohon
Minggu, 21 Januari 2024 17:48 Wib
Bawaslu Sumsel tertibkan belasan ribu APK berkategori langgar aturan
Sabtu, 13 Januari 2024 5:46 Wib
Satpol PP: Penertiban APK di Palembang sampai hari pencoblosan
Rabu, 6 Desember 2023 13:37 Wib
Bawaslu Palembang tertibkan ratusan APK yang langgar aturan
Senin, 6 November 2023 20:45 Wib