Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim pengadilan pajak yang lebih banyak mengalahkan Menteri Keuangan dalam sengketa pajak menunjukkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak tetap independen, kata Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Tio Serepina.
Hal itu disampaikan Kementerian Keuangan mewakili Presiden dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa.
"Dapat kami berikan fakta-fakta bahwa meskipun ketua dan wakil ketua pengadilan pajak diusulkan oleh Menteri Keuangan, tidak berarti Menkeu selaku pihak tergugat selalu dimenangkan dalam sengketa pajak," kata Tio Serepina.
Ia menyebutkan persentase rata-rata kemenangan Direktorat Jenderal Pajak adalah 43,49 persen dan Direktorat Jenderal Bea Cukai 39,83 persen sebagai tergugat atau terbanding dalam sengketa pajak selama 2013 hingga Februari 2020.
Lebih perinci, disampaikan Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi memutus menang Kemenkeu sebesar 45,27 persen selama menjabat, Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Widhi Hartono 42,15 persen, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Aman Santosa sebesar 47,43 persen, dan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Seno Hendra sebesar 38,38 persen.
Tidak berbeda dengan pemohon yang merupakan hakim pengadilan pajak, yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki, masing-masing juga disebut lebih banyak memutus kalah Kemenkeu dalam sengketa pajak.
Menanggapi keterangan itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh meminta data lebih lengkap terkait dengan nilai keuangan negara yang diselamatkan dalam persentase putusan-putusan hakim pajak itu.
"Jangan-jangan ada keraguan tentang independensi ini pada nilai-nilai tertentu saja yang menjadi perhatian tetapi yang lainnya tidak," kata Daniel Yusmic.
Pemohon mempersoalkan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 yang dinilai berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perpajakan lantaran Menteri Keuangan berwenang mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.
Pemohon mengusulkan rekrutmen ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dipilih dari dan oleh hakim pengadilan pajak untuk diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung.
Berita Terkait
Pelaporan SPT Pajak Tahunan di Sumsel dan Babel Tumbuh 5,5 persen
Kamis, 29 Februari 2024 18:40 Wib
Pendapatan pajak Kabupaten Muba capai Rp86 miliar
Rabu, 28 Februari 2024 21:37 Wib
Penerimaanpajak di Sumsel dan Babel pada 2023 capai Rp21,8 triliun
Selasa, 27 Februari 2024 13:19 Wib
Pj Bupati Muba minta ASN jadi contoh kepatuhan perpajakan
Senin, 26 Februari 2024 9:59 Wib
Ganjar-Mahfud tak akan naik kanpajak bila terpilih di Pilpres 2024
Kamis, 8 Februari 2024 10:15 Wib
Jaksa tahan tersangka penggelapan pajak sawit senilai Rp2,9 miliar
Jumat, 2 Februari 2024 14:29 Wib
Kejati Sumsel sita surat dokumen penting korupsi pajak 2019-2021
Jumat, 2 Februari 2024 10:03 Wib
Penerimaan pajak Sumsel capai Rp18,50 triliun
Selasa, 30 Januari 2024 19:02 Wib