Sumsel tingkatkan pembangunan skala prioritas

id Gubernur, lpj, infrastruktur, aset, wtp

Sumsel tingkatkan pembangunan skala prioritas

Gubernur Sumsel Herman Deru (ANTAR/HO - Humas Pemprov)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan mutu dan jumlah pembangunan yang menjadi skala prioritas seperti infrastruktur.

"Itu penting mengingat pembangunan skala prioritas akan berdampak pada perekonoomian masyarakat," kata Gubernur Sumsel Herman Deru saat Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel 2019 pada Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD melalui virtual di Palembang, Senin.

Dia mengatakan Pemprov Sumsel telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan sesuai skala prioritas yang ditetapkan pada 2019.

"Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan efisiensi belanja selalu menjadi perhatian sehingga APBD dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Memang, menurut Herman Deru, hal itu salah satu kewajiban kepala daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah menyampaikan raperda pertanggungjawaban APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diaudit BPK RI.

"Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019, Pemprov Sumsel telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan telah diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa I DPRD Provinsi Sumsel lalu," kata dia.

Mengenai laporan keuangan, ia menjelaskan, laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 menggambarkan bahwa nilai aset mengalami peningkatan sebesar 12,90 persen dari sebelumnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp22,925 triliun menjadi Rp25,872 triliun.

Terkait kewajiban/hutang Pemprov Sumsel dengan nilai sebesar Rp305,072 miliar, sedangkan terhadap realisasi APBD Sumsel dijelaskan bahwa pendapatan sebesar Rp9,280 triliun atau 94,22 persen dari target Rp9,849 triliun.

Dari sisi belanja realisasi tahun 2019 sebesar Rp9,618 triliun atau 91,31persen dari direncanakan sebesar Rp10, 533 triliun, sedangkan pembiayaan diperuntukkan penyertaan modal/investasi daerah tidak terealisasi dari rencana sebesar Rp3 miliar.

Kontribusi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp349,152 miliar.

Rapat paripurna yang dapat disaksikan juga melalui video telekonferensi melalui aplikasi Zoom itu dipimpin Ketua DPRD Sumsel R.A. Anita Noeringhati dan dihadiri juga Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar, para asisten, staf khusus dan staf ahli Gubernur Sumsel, serta para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar