Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah menyiapkan program-program deradikalisasi untuk anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS yang direncanakan kembali ke Tanah Air.
“Saya mendorong pemerintah terlebih dahulu memperhatikan UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI serta menyiapkan program-program deradikalisasi untuk anak-anak eks ISIS tersebut dengan melakukan asesmen, sehingga pemerintah dapat mengetahui seberapa jauh tingkat radikalisme yang dipahami mereka,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakata, Rabu.
Hal itu dikatakannya terkait rencana pemerintah Indonesia untuk memulangkan sekitar 80 anak WNI eks-ISIS yang rata-rata berusia di bawah 10 tahun, dari sebuah kamp pengungsian di Irak Utara.
Bamsoet meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Irak untuk mengkoordinasikan dengan otoritas di luar negeri yang bertanggung jawab atas kamp pengungsian anak-anak tersebut untuk membahas pemulangan sesuai dengan hukum internasional.
“Saya juga meminta pemerintah mengidentifikasi ulang anak-anak eks-ISIS yang tergolong yatim piatu sehingga pemerintah dapat segera menyiapkan langkah ataupun upaya deradikalisasi bagi mereka,” ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah menjalin kerjasama dengan pondok pesantren moderat untuk menampung dan menyekolahkan anak-anak eks-ISIS yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali.
Menurut dia langkah tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pendidikan yang lebih baik bagi mereka, jika anak-anak WNI eks-ISIS sudah kembali ke tanah air.
Berita Terkait
Analis: Konflik Iran-Israel berpotensi ganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:10 Wib
KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undang
Senin, 15 April 2024 19:45 Wib
RI resmi beli dua unit kapal selam Prancis, produksinya di PT PAL
Jumat, 5 April 2024 2:05 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
Wacana ibu kota legislatif, pakar sebut lebih baik fokus pindah IKN
Senin, 1 April 2024 9:35 Wib
KPU resmi luncurkan tahapan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan
Senin, 1 April 2024 0:12 Wib
Ombudsmanminta pihak sekolah tidak wajibkan acara perpisahan
Senin, 25 Maret 2024 14:28 Wib
BMKG sebut potensi hujan lebat di 18 provinsi
Minggu, 24 Maret 2024 8:16 Wib