Gubernur Sumsel: Program daerah tidak boleh terhenti saat corona

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa program pembangunan daerah tidak boleh terhenti saat adanya pandemi COVID -19 sekarang ini.

"Meskipun di tengah merebaknya pandemi COVID-19, program daerah tidak boleh terhenti walaupun refocusing anggaran yang fokus pada penanganan corona," kata Gubernur Herman Deru saat Rakor Pemberantasan Korupsi dan Dialog Bersama Seluruh Gubernur se-Indonesia yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui video conference di Palembang, Rabu.

Gubernur berpendapat bahwa berhentinya pembangunan tentu akan memengaruhi perekonomian di suatu daerah.

"Saya harap daerah tetap bisa berinovasi dan improvisasi dalam hal pembangunan daerah meskipun keputusan refocusing terdapat persentase tertentu dengan variabel kesehatan," katanya.

Menurut Gubernur, banyaknya jumlah kasus positif di suatu daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur suatu daerah dikucilkan. Hal ini mengingat masifnya tes oleh daerah dalam upaya cegah tangkal COVID-19 melalui tracing (pelacakan), testing (pengujian), dan treatment (perawatan).

Hal itu, kata Herman Deru, membuktikan adanya keseriusan penanganan COVID-19 oleh pemda.

"Kita harus berpikir tentang angka keberhasilan yang sembuh. Karena informasi peningkatan jumlah positif akan menimbulkan kepanikan. Kepanikan membuat ekonomi rusak. Yang perlu diperhatikan bagaimana treatment-nya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri sepakat dengan pernyataan Gubernur Herman Deru saat menanggapi hal tersebut.

Sesuai dengan amanat Presiden bahwa selama musim pandemi ini kegiatan perekonomian tidak boleh terhenti dan PHK tidak boleh terjadi sehingga aktivitas ekonomi masih berjalan.

Dalam kesempatan itu, Firli juga meminta gubernur seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik, terutama saat ini dalam pengelolaan dana refocusing untuk cegah tangkal COVID-19.