PT AP II perpanjang pembatasan penerbangan

id berita sumut,pembatasan penerbangan di bandar udara, berita medan terkini,pembatasan penerbangan di bandar udara pt an

PT AP II perpanjang pembatasan penerbangan

Bandara Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang PT Angkasa Pura II (Persero). (ANTARA/HO)

Medan (ANTARA) - Pemberlakuan pembatasan penerbangan di bandar udara PT Angkasa Pura II (Persero) Sumatera Utara diperpanjang hingga 7 Juni 2020 dari sebelumnya 1 Juni 2020.

"Hal ini sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 05/2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 hingga 7 Juni 2020," ujar Executive General Manajer PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Djodi Prasetyo, Rabu.

Ia menyebutkan, Menteri Perhubungan juga merilis Keputusan Menhub No.KM 116 tahun 2020 yang memperpanjang masa berlaku hingga 7 Juni 2020 untuk PM 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Kemudian, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menindaklanjuti dengan Surat Edaran No.37/2020 yang memperpanjang pemberlakuan hingga 7 Juni 2020 untuk SE NO.32/2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

"Sejalan dengan terbitnya tiga regulasi itu, maka prosedur keberangkatan penumpang rute domestik di tengah pandemi COVID-19 masih diterapkan di bandara PT Angkasa Pura II," ujarnya.

Djodi mengatakan, pembatasan penerbangan masih diberlakukan di bandara PT Angkasa Pura II hingga 7 Juni 2020, dalam artian penumpang pesawat domestik harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melengkapi berbagai dokumen.

PT Angkasa Pura II menginformasikan bahwa selama masa pembatasan penerbangan, orang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat adalah mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting.

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga inti tengah sakit keras atau meninggal dunia, juga diperbolehkan melakukan perjalanan.

"Selain itu, Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke daerah asal juga diperbolehkan melakukan perjalanan rute domestik dengan memenuhi terlebih dahulu persyaratan," katanya.