BBPJN V Palembang siagakan alat berat di daerah rawan longsor

Palembang (ANTARA) - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang menyiagakan sejumlah alat berat di daerah rawan longsor Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan kelancaran jalur logistik selama pandemi virus corona (COVID-19).

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang Kgs Syaiful Anwar di Palembang, Jumat, mengatakan, setidaknya sudah didirikan 17 posko yang tersebar di jalan lintas timur, jalan lintas tengah dan jalan penghubung dan metropolitan dalam masa siaga bencana longsor dan banjir ini.

“Setiap posko telah disiagakan sejumlah alat berat seperti excavator, frader, dump truck, tronton, box culvert, jembatan bailey dan bronjong,” kata dia.

Selain alat berat, BBPJN V juga menyiagakan petugas selama 24 jam sehingga jika terjadi longsor atau bencana banjir dapat segera diperbaiki demi kelancaran lalu lintas jalan.

Ia mengatakan, BBPJN V telah memetakan kawasan yang rawan bencana longsor yakni mulai dari Lahat-Pagaralam-Tanjung Sakti-Batas Bengkulu.
Kemudian, Muaraenim-Lahat-Tebing Tinggi.

Saat ini, BBPJN V juga sedang berjibaku memperbaiki kerusakan jalan akibat longsor di kawasan Tebing Tinggi.

“Dengan adanya kontrak pada tahun ini, maka perbaikan jalan di Tebing Tinggi itu akan dipermanenkan (tidak gunakan dana darurat seperti sebelumnya, red),” kata dia.

Syaiful menambahkan, perbaikan jalan di wilayahnya tetap dijalankan sesuai dengan perencanaan 2020, atau sebelum adanya pandemi virus corona.

Hanya saja, ia tak menyangkal bahwa pemerintah siap dengan berbagai kemungkinan, termasuk permohonan penundaan penyelesaian pekerjaan oleh para kontraktor terkait pandemi.

“Target tetap sama yakni kemantapan jalan 95 persen hingga akhir 2020, hanya saja dari sisi pendanaan yang berubah. Ada pekerjaan yang seharusnya single year menjadi multiyears,” kata dia.

Perbaikan jalan nasional di wilayah Sumatera Selatan dapat berlansung pada 2019 ini setelah sebelumnya paket pengerjaan disetujui pemerintah pusat pada 31 Desember 2019 senilai Rp892 miliar untuk panjang jalan 1.600 kilometer. Dalam dua tahun terakhir, selalu gagal kontrak sehingga perbaikan jalan di daerah tersebut hanya menggunakan dana pemeliharaan dan dana darurat saja.