Bengkulu (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi mengkritik lambatnya penggunaan anggaran penanganan COVID-19 senilai Rp30,8 miliar yang bersumber dari realokasi APBD tahun 2020 oleh Pemprov setempat.
"Kami sangat menyesalkan sampai sekarang realokasi anggaran yang dimaksud untuk penanganan COVID-19 itu belum direalisasikan pihak eksekutif," kata Jonaidi di Bengkulu, Rabu (06/05).
Politisi Partai Gerindra itu mengaku heran mengapa anggaran itu belum juga digunakan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penanganan COVID-19.
Padahal, kata dia, ada banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini dan butuh bantuan pemerintah.
"Kita juga heran sebenarnya apa yang ditunggu pemprov, sementara masyarakat yang merasakan dampak COVID-19 terus bertanya-tanya kapan bantuan bisa mereka terima," ucapnya.
Jonaidi menyebut anggaran senilai Rp30,8 miliar itu dapat digunakan untuk membiayai bidang kesehatan dan untuk jaring pengaman sosial masyarakat seperti upaya pemulihan ekonomi dengan memberikan bantuan sembako.
Namun, ia lebih menekankan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat segera menggunakan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Jonaidi juga mengaku DPRD setempat siap mendukung jika nantinya Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali melakukan realokasi APBD untuk kepentingan penanganan COVID-19 jika anggaran yang ada sekarang tidak mencukupi.
"Kalaupun nantinya anggaran itu tak mencukupi silahkan kembali lakukan penyesuaian karena pandemi COVID-19 ini harus menjadi fokus, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan," demikian Jonaidi.
Legislator sesalkan belum direalisasikan anggaran Rp30,8 miliar cegah Corona di Bengkulu
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Gerindra saat diwawancarai soal penggunaan anggaran COVID-19 di daerah itu di Bengkulu, Rabu (6/5/2020) ANTARA/Carminanda
