Kabupaten OKI dirikan ODP Center berkapasitas 60 kamar

Palembang (ANTARA) - Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mendirikan ODP Center penanganan COVID-19 untuk merespon surat edaran Gubernur dan sekaligus menindaklanjuti kondisi terkini yang terjadi di daerah tersebut.

Juru Bicara Penanganan COVID-19 Kabupaten OKI Iwan Setiawan di Kayuagung, Selasa, mengatakan, ODP Center ini menggunakan Gedung Diklat OKI di Kecamatan Teluk Gelam dengan kapasitas 60 unit kamar.

“Nanti warga yang bisa dirujuk ke ODP Center ini, harus dirujuk dari puskesmas atau RSUD Kayuagung,” kata dia.

Ia mengatakan keberadaan ODP Center ini sangat dibutuhkan saat ini karena Kabupaten OKI merupakan daerah yang banyak didatangi para pelaku perjalanan dari daerah terjangkit.

Sejauh ini Gugus Tugas COVID-19 telah memantau 7.179 orang dan 2.248 diantaranya sudah diperiksa kesehatannya.

Dari 2.248 orang tersebut terdata sebanyak 58 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), 9 orang masih dalam pemantauan, 49 orang selesai pemantauan, 34 orang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), 3 orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Masih ada 4.931 orang yang saat ini masih menjadi perhatian kami. Untuk itu kami sudah memerintahkan gugus tugas di tingkat desa hingga tingkat kecamatan terus memantau siapa saja yang melakukan riwayat perjalanan dari luar kota,” kata dia.

Ia mengatakan, mereka ini saat tiba di OKI diminta langsung mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.

Apabila ada gejala terjangkit COVID-19, warga tersebut diharapkan segera mengakses layanan kesehatan puskesmas.

“Nanti petugas di puskesmas yang akan memutuskan apakah dirujuk ke ODP center,” kata dia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta pemerintah kabupaten/kota segera membuat pusat karantina orang dalam pengawasan (ODP Center) hingga di tingkat desa untuk mencegah sebaran virus corona.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan pembuatan ODP Center tidak perlu dengan fasilitas yang mahal yang penting orang diisolasi itu terpantau.

“Di setiap desa bisa dibuat isolasi mandiri, bisa menggunakan Pusdes (puskesmas desa), Posdes (posyandu desa), bangunan sekolah ataupun PAUD dan tetap berkoordinasi dengan petugas puskesmas,” kata dia.*