2.853 desa di Sumsel bakal ubah rancangan anggaran terkait corona

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 2.853 desa di Sumatera Selatan bakal mengubah rancangan anggaran penggunaan dana desa terkait dengan pandemi virus corona (COVID-19).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel Yusnin di Palembang, Minggu, mengatakan, pemerintah provinsi sudah menerima surat edaran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai anggaran dana desa yang harus diprioritaskan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pencegahan penanganan virus korona.

“Saya sudah membuat surat edaran kepada 2.853 desa di Sumsel untuk mengubah rancangan anggaran desa,” kata dia.

Ia mengatakan penyebaran virus corona disadari telah berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat, tak terkecuali masyarakat yang tinggal di desa.

Untuk itu, pemerintah mendorong pemerintahan di desa segera bekerja untuk melengkapi semua persyaratan administrasi untuk realisasi dana desa di tengah pandemi virus corona ini.

Bukan hanya terkait dana desa, pemerintah juga meminta pemerintah di desa untuk segera membentuk relawan desa untuk penanganan COVID-19.

Ia mengatakan struktur relawan desa lawan COVID-19 di Sumsel nantinya akan diketuai Kepala Desa (Kades) dengan didampingi oleh polisi dan TNI untuk pencegahan penanganan virus corona.

Nantinya, ia melanjutkan, relawan desa bertugas mengedukasi dan menyosialisasi virus korona, mendata penduduk yang rentan sakit, memfasilitasi desa untuk dijadikan tempat isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan hand sanitizer di tempat umum.

“Relawan desa juga harus memantau pergerakan masyarakat yang keluar masuk dari daerah lain,” kata dia.

Ia melanjutkan, yang terpenting dari tugas relawan ini yakni memastikan tidak ada kegiatan yang mengundang keramaian di desa.

Selain itu, Gubernur Sumsel Herman Deru pun sudah menginstruksikan setiap desa membangun ODP Center.

ODP Center itu tidak perlu dibuat dengan fasilitas yang mahal, yang penting orang di isolasi itu terpantau.

“Di setiap desa bisa dibuat isolasi mandiri menggunakan fasilitas Pusdes, Posdes, bangunan sekolah ataupun Paud dan tetap berkoordinasi dengan petugas Puskesmas,” kata dia.