Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa untuk menghapus kewajiban tanda tangan basah dan menggantinya menjadi digital atau elektronik guna mengantisipasi penyebaran COVID-19.
"Ini sesuai dengan ajakan pemerintah untuk melakukan gerakan physical distancing dalam menghadapi pandemi," kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Selain terkait tanda tangan, Budi menambahkan AAJI juga meminta OJK memberikan relaksasi terkait penjualan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau dikenal unit link menggunakan teknologi.
Dengan begitu, pertemuan langsung secara tatap muka antara tenaga pemasar dan calon nasabah dapat digantikan dengan penggunaan teknologi komunikasi atau pertemuan langsung secara digital.
Meski begitu, AAJI meminta perusahaan anggota untuk tetap merekrut tenaga pemasar baru agar masyarakat tetap mendapatkan layanan untuk proteksi kesehatan dan finansial mereka.
"Hal ini mengkonfirmasi komitmen industri asuransi jiwa untuk terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, bahkan di situasi yang sulit seperti saat ini," kata Budi Tampubolon.
Di sisi lain, AAJI menyambut baik kebijakan countercyclical oleh OJK yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di tengah wabah virus Corona jenis baru.
Kebijakan itu, lanjut dia, sekaligus sebagai dukungan bagi industri asuransi jiwa untuk terus berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
AAJI berpandangan bahwa kebijakan countercyclical dari OJK itu memberikan beberapa relaksasi kebijakan yaitu perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala perusahaan kepada OJK.
Kemudian, penyelenggaraan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama melalui telekonferensi, serta memberikan relaksasi terhadap perhitungan solvabilitas perusahaan.
"Hal tersebut diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan asuransi serta memberikan kemudahan dalam situasi yang penuh tantangan saat ini," imbuhnya.
Berita Terkait
BPJS Kesehatan membentuk forum stakeholder perluas peserta di Sumsel
Selasa, 5 Maret 2024 19:30 Wib
Jumlah klaim asuransi petani di Sumsel tembus Rp2,70 miliar pada 2023
Selasa, 6 Februari 2024 7:59 Wib
RSIA Az Zahra layani klaim BPJS sekaligus asuransi kesehatan swasta
Selasa, 21 November 2023 19:44 Wib
OJK cabut izin usaha PT Asuransi JiwaProlife Indonesia
Jumat, 3 November 2023 14:44 Wib
Pemkab OKU Selatan berikan jaminan sosial bagi petugas pemilu
Minggu, 1 Oktober 2023 19:26 Wib
12.410 petani Sumsel jadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi
Senin, 14 Agustus 2023 22:11 Wib
Kemenag kawal klaim asuransi jamaah haji yang meninggal sampai ke ahli waris
Sabtu, 15 Juli 2023 22:23 Wib
Asuransi jamaah haji meninggal diproses setelah pemulangan
Selasa, 4 Juli 2023 15:19 Wib