Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianto menyatakan kebijakan yang ada jangan hanya fokus kepada stimulus fiskal dalam rangka menangani dampak COVID-19 terhadap perekonomian tetapi juga harus dibarengi dengan kebijakan moneter yang tepat.
"Yang lebih penting juga adalah, jangan sampai stimulus fiskal ini, tidak dibarengi dengan kebijakan moneter dan kebijakan sektoral yang sesuai sehingga menghambat efektivitas kebijakannya. Penurunan bunga acuan BI dimungkinkan, walau harus dibarengi dengan kebijakan sektoral yang menjamin supply," kata Ira Aprillianto di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, jika pemerintah hanya berfokus pada stimulus fiskal secara permintaan dan tidak menjamin distribusi pasokan yang lancar, sangat dimungkinkan kebijakan ini hanya akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan dampaknya malah tidak diserap masyarakat dan pelaku usaha.
Untuk itu, Ira menegaskan agar koordinasi antarkementerian juga mutlak diperlukan, tidak hanya antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, namun juga kementerian lain untuk memastikan kontraksi perekonomian dapat diminimalkan ke depannya.
Ira mencontohkan, pengurangan pajak impor merupakan kebijakan yang tepat, tapi jika tidak dibarengi dengan peran kementerian terkait yang menjamin kelancaran distribusi produk impor yang dibutuhkan, maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak.
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga harus mulai mempersiapkan kebijakan pascakrisis dan kebijakan fiskal jangka panjang, untuk meningkatkan market confidence dan ekspektasi positif di perekonomian.
Sebelumnya, Bank Indonesia bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencegah dampak terburuk akibat wabah COVID-19 agar tidak terjadi, baik di sektor kesehatan hingga perekonomian salah satunya melalui stimulus fiskal.
"Kami terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 2,3 persen dengan langkah stimulus fiskal dan nanti berkaitan dengan fungsi bank sentral, OJK dan LPS," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, lanjut dia, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19 Maret 2020, skenario moderat dari COVID-19 ini yakni untuk pertumbuhan ekonomi RI diproyeksi sebesar 4,2 persen. Sedangkan terkait situasi pandemik global virus Corona ini, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi RI minimal atau di atas 2,3 persen dengan stimulus fiskal yang diberikan pemerintah.
Pemerintah sebelumnya selain melakukan realokasi anggaran, juga menambah anggaran untuk pembiayaan penanganan COVID-19 mulai aspek kesehatan, pemulihan ekonomi hingga jaminan sosial dengan memperlebar defisit fiskal mencapai 5,07 persen dari PDB.
Total anggaran untuk membiayai penanganan COVID-19 ini adalah Rp405,1 triliun.
Berita Terkait
Pemerintah gelontorkan Rp3,7 triliun buat insentif rumah 2023 dan 2024
Jumat, 1 Desember 2023 8:20 Wib
OKU Timur terima insentif fiskal dari Kemenkeu
Jumat, 10 November 2023 22:07 Wib
Muba terima insentif fiskal Rp23,8 miliar
Kamis, 9 November 2023 7:43 Wib
Pemkab Musi Banyuasin dapat insentif Rp23 miliar dari Kemenkeu RI
Kamis, 12 Oktober 2023 19:21 Wib
DJPb Sumsel: Pemerintah kembali terapkan disiplin fiskal jaga kemampuan APBN
Sabtu, 12 November 2022 20:33 Wib
Presiden sebut transfer ke daerah Rp811,7 triliun dengan sinergi fiskal
Selasa, 16 Agustus 2022 16:03 Wib
Menkeu Sri Mulyani: Pendapatan negara pada 2023 naik 11,19-11,7 persen
Jumat, 20 Mei 2022 14:23 Wib
Kemenkeu prakirakan defisit APBN 2022 turun ke 4,3 persen PDB
Rabu, 12 Januari 2022 16:20 Wib