Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menginginkan adanya realokasi anggaran, termasuk anggaran sektor infrastruktur, untuk menangani merebaknya wabah virus corona atau COVID-19.
"Dana kan banyak, tidak hanya untuk infrastruktur. Bisa juga menggunakan dana-dana CSR BUMN dan penggalangan dari perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di Indonesia. Bahkan, anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, atau serta melakukan efisiensi anggaran kunker serta rapat atau seremonial untuk penanganan dan dampak wabah itu," kata Novita Wijayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, berbagai dana hasil efisiensi alokasi anggaran itu bisa digunakan untuk membagikan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat antara lain guna pengadaan masker, pembagian vitamin serta penyemprotan cairan disinfektan.
Selain itu, ujar dia, aktivitas penyemprotan cairan disinfektan juga diharapkan tidak hanya dilakukan di kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga perlu dilaksanakan di berbagai kawasan perumahan dan fasilitas publik seperti pasar dan jalan raya.
Novita juga menginginkan agar masyarakat untuk mengikuti imbauan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu memikirkan bagaimana solusi untuk masyarakat yang berpenghasilan harian dalam menghadapi kondisi saat ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kementerian serta seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran di APBN dan APBD untuk beban biaya penanganan pasien yang terpapar virus corona atau COVID-19.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3), meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota memastikan telah terdapat alokasi anggaran, yang bisa bersumber dari relokasi belanja tidak prioritas, untuk memastikan pembiayaan penanganan pasien terpapar COVID-19 di rumah sakit di daerah masing-masing.
“Kita harus pastikan Gubernur, Bupati, Wali Kota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19,” ujar dia.
Presiden juga meminta Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan penjaminan pembiayaan pasien kepada rumah sakit.
“Fokuskan pada kemampuan untuk menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan serta proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit,” ujarnya.
Berita Terkait
Dewa 19 plus Virzha hentak Soul Intimate Concert 2.0
Sabtu, 20 April 2024 6:48 Wib
BRI nilai restrukturisasi kredit dampak COVID-19 telah selamatkan UMKM
Senin, 1 April 2024 15:15 Wib
Pertamina tambah sebanyak 19 ribu tabung LPG 3 kilogram di Lubuklinggau
Minggu, 24 Maret 2024 23:14 Wib
Polda Sumsel tutup 19 lokasi penyulingan ilegal di Muba
Kamis, 21 Maret 2024 18:54 Wib
BMKG deteksi 19 titik panas di Sumut
Selasa, 19 Maret 2024 15:09 Wib
BRI siapkan strategi jelang berakhirnya restrukturisasi COVID-19
Selasa, 20 Februari 2024 11:07 Wib
Guru Besar UGM: AI dan big data bisa percepat pengembangan obat baru
Sabtu, 10 Februari 2024 11:19 Wib
Dinkes Sumsel temukan 28 kasus aktif COVID-19 pada Januari 2024
Rabu, 31 Januari 2024 23:24 Wib