Walhi Sumsel minta pemda serius tangani konflik agraria

Palembang (ANTARA) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan meminta pemerintah daerah dan pihak terkait serius menangani konflik agraria yang terjadi antara masyarakat/petani dengan pihak perusahaan.

"Sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di wilayah Sumsel yang hingga kini belum diselesaikan berpotensi menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Kabupaten Lahat pada 21 Maret 2020 dengan mengakibatkan dua petani meninggal dunia," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri di Palembang, Senin.

Jika konflik agraria dibiarkan tanpa penanganan yang serius, peristiwa bentrokan antara petani dengan pihak PT Artha Prigel di Kabupaten Lahat itu akan terjadi lagi bahkan meluas ke daerah lain yang memiliki persoalan serupa.

Sebelumnya beberapa tahun lalu juga terjadi konflik antara warga Ogan Ilir dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII dan aparat keamanan yang menimbulkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka di pihak warga.

Dia menjelaskan, sekarang ini masih terdapat cukup banyak sengketa agraria di beberapa kabupaten di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, pusat, serta semua pihak terkait.

Warga yang merasa lahannya diambil atau diserobot pihak perusahaan perkebunan milik negara maupun swasta terus berupaya melakukan gerakan perlawanan untuk mendapatkan kembali lahan mereka, dan gerakan perlawanan itu sewaktu-waktu bisa terjadi serta menimbulkan konflik.

Untuk memperjuangkan lahan yang bersengketa, warga menunggu momen yang tepat untuk menyiapkan sejumlah aksi unjuk rasa baik di kawasan perkebunan dan di sejumlah tempat lain seperti kantor pemda, dan gedung DPRD.

Hal itu dikhawatirkan kembali terjadi konflik antar pihak bersengketa yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa atau luka-luka.

Guna mencegah terjadi konflik tersebut, diharapkan kepada pemerintah daerah dan pusat, serta pihak terkait untuk melakukan berbagai upaya yang bisa menyelesaikan sengketa agraria yang berkepanjangan itu dengan tuntas tanpa ada satupun pihak yang merasa dirugikan, ujar Direktur Walhi Sumsel.*