Polisi : Pelanggar maklumat pencegahan COVID-19 dapat ditindak

id Maklumat,maklumat kapolri

Polisi : Pelanggar maklumat pencegahan COVID-19 dapat ditindak

Pembacaan Maklumat Kapolri oleh Kapolda Sultra dan Maklumat Gubernur Sultra tentang pencegahan COVID-19 yang dihadiri anggota forkopimda setempat (Sarjono/ANTARA)

Kendari (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Merdysam mengatakan seseorang atau pihak yang melanggar Maklumat Kapolri tentang Pencegahan Virus Corona atau COVID-19 dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penegakan hukum bagi pelanggar Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang upaya pencegahan COVID-19 demi menyelamatkan rakyat," kata Kapolda Merdysam, usai membacakan naskah Maklumat Kapolri, di Kendari, Minggu.


Selain Kapolda Sultra membacakan maklumat Kapolri, Gubernur Sultra Ali Mazi membacakan pula maklumatnya sebagai peringatan mencegah wabah COVID-19.

Hadir pada acara pengucapan Maklumat Kapolri maupun Maklumat Gubernur Sultra adalah anggota Forkopimda Sultra.

Maklumat dikeluarkan mencermati situasi nasional sehubungan dengan cepatnya penyebaran COVID-19 yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.
 
Kapolda Sultra Brigjen Merdysam (Sarjono/ANTARA)


Maklumat Kapolri maupun Maklumat Gubernur Sultra mengemban misi menyelamatkan rakyat dari wabah yang mematikan.

Karena itu, warga masyarakat diimbau tidak bepergian kecuali keperluan sangat penting dan tindak menggelar kegiatan yang melibatkan massa.


"Jauhi kerumunan orang, jangan bersalaman, jaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain. Konsisten menjaga pola hidup sehat," kata Gubernur Ali Mazi.

Ia mengimbau warga Sultra tidak panik menghadapi situasi penyebaran Virus Corona yang mencemaskan, karena pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya terus berupaya menyelamatkan yang terpapar dan melakukan pencegahan.

Beberapa poin penting dari Maklumat Kapolri yang terus disosialisasikan dari tingkat polda, polres hingga polsek adalah jangan ada pihak yang menimbun kebutuhan pokok dan warga masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak jelas narasumbernya.