Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pengawasan terhadap industri perikanan diperkuat seiring dengan dipermudahnya proses perizinan, seperti halnya kemudahan izin yang telah diberikan di sektor perikanan tangkap.
Presiden dalam rapat terbatas mengenai kebijakan kelautan, melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, di Jakarta, Kamis, mengatakan kemudahan izin yang diberikan KKP harus disertai pengendalian dan pengawasan yang kuat agar tidak menjadi kontraproduktif dengan kepentingan nasional.
“Tetap kita memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan kita, sehingga perlu juga diikuti pengendalian dan pengawasan yang baik jangan sampai diberikan izin-izin tapi tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya malah merugikan kepentingan nasional kita,” ujar dia.
Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah proses perizinan kapal demi menekan angka tangkapan yang tak dilaporkan (unreported fishing).
KKP meluncurkan sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Dengan begitu, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 14 hari untuk mengurus perizinan di sektor ini.
Dalam mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul.
Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri
Presiden Jokowi ingin mengetahui mengenai evaluasi dan laporan dari kemudahan perizinan yang telah diberikan tersebut.
Presiden menggarisbawahi bahwa stok ikan nasional telah meningkat. Menurut data terakhir pemerintah, stok ikan melonjak menjadi 12,5 juta ton dari 6,5 juta ton.
Jokowi ingin ketersediaan stok ikan ini dioptimalkan sehingga produksi dan ekspor perikanan tangkap meningkat. Selain itu, hal yang turut penting adalah nilai nelayan yang harus mendapat peningkatkan kesejahteraan dari banyak stok ikan nasional ini.
“Stok banyak, ekspor perikanan kita juga harus makin meningkat Stok banyak, nilai tukar nelayan juga harus meningkat artinya secara kesejahteraan nelayan kita harus semakin baik, karena itu perlu ada lompatan2 besar dalam menata ekosistem perikanan nasional kita, mulai dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Berita Terkait
Jokowi-Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN
Kamis, 18 April 2024 15:46 Wib
LSI: Approval rating Presiden naik jadi 76,2 persen
Kamis, 18 April 2024 15:38 Wib
Presiden shalat Jumat di Masjid Agung Kota Medan
Jumat, 12 April 2024 16:48 Wib
Jokowi sambut para tamu peserta "open house" di Istana
Rabu, 10 April 2024 11:03 Wib
Presiden sebut antrean pemudik Lebaran 2024 relatif terkendali
Senin, 8 April 2024 11:13 Wib
Presiden dijadwalkan gelar "open house" saat Lebaran
Jumat, 5 April 2024 15:12 Wib
Arief Hidayat jelaskan alasan MK tak panggil Presiden Jokowi
Jumat, 5 April 2024 15:05 Wib
Presiden lantik Tonny Harjono sebagai KSAU di Istana Negara
Jumat, 5 April 2024 12:11 Wib