DPRD minta Pemprov bukan hanya sosialisasi antisipasi Karhutla

id Karhutla, dprd, wagub,bencana

DPRD minta Pemprov bukan hanya sosialisasi antisipasi Karhutla

Wagub Sumsel Mawardi Yahya hadiri Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel (Dok.Humas DPRD Sumsel)

Palembang (ANTARA) - DPRD Sumatera Selatan minta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan bukan hanya sekadar bersifat sosialisasi tapi juga solusi.

"Memang salah satu upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi agar masyarakat tidak membakar hutan dalam membuka lahan, tapi solusinya harus ada," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Sumsel Tamrin saat sidang pendapat akhir Fraksi terhadap tujuh Raperda Pemprov Sumsel di Palembang, Senin.

Sosialisasi itu memang untuk menyadarkan masyarakat agar mereka tidak membakar hutan saat membuka lahan, ujar dia.

Namun, lanjut dia, Fraksi Partai Golkar berpendapat hendaknya upaya tersebut juga disertai dengan memberikan solusi berupa teknologi dan peralatan usaha pertanian serta perkebunan.

Bila itu dilakukan maka masyarakat dapat melakukan usaha pertanian dan perkebunan tanpa membakar.

Upaya tersebut dapat dilakukan jika mengikutsertakan berbagai bidang dan instansi yang terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan.

Jadi terkait Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana,  Pemprov Sumsel telah berkomitmen untuk melakukan  mitigasi bencana.

Upaya pencegahan amat penting karena dampak kebakaran hutan dan lahan cukup luas termasuk bidang kesehatan dan kerugian.

Sementara Fraksi PKB yang disampaikan Hj Nilawati mengatakan, pihaknya berpendapat agar Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana segera diagendakan menjadi Perda.

Hal ini mengingat bencana alam dan sejenisnya merupakan hal yang bersifat dinamis dan Provinsi Sumsel juga rawan bencana seperti longsor, banjir, kebakaran dan lainnya.

Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik dan cepat mulai pencegahan hingga merenovasi setelah bencana.

Sementara Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Lia Anggraini mengatakan, mengenai penanganan bencana fraksinya minta adanya pemetaan daerah rawan bencana.

Selain itu juga pemberdayaan manusia dalam arti masyarakat yang berada di daerah rawan bencana harus diberikan pendidikan penanggulangan bencana.