Sumatera Selatan terapkan pelabelan PKH di rumah warga

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan pelabelan tanda layak menerima Program Keluarga Harapan di rumah warga penerima manfaat agar tepat sasaran.

Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah di Palembang, Jumat, mengatakan dengan diterapkannya penandaan rumah warga miskin bagi penerima bantuan bakal membuat banyak peserta yang tidak layak menerima bantuan tersingkir dengan sendirinya.

“Pelabelan itu ditandai dengan tulisan ‘warga miskin penerima PKH’ ini untuk menghindari adanya kesalahan penerima manfaat,” kata dia.

Menurut dia sejumlah pemerintah kabupaten/kota sudah banyak yang menerapkan pengecatan rumah bagi penerima bantuan.

“Seperti sebagian Kota Palembang, Lahat dan berbagai daerah lainnya. Jadi mereka yang tidak layak menerima mundur dengan sendirinya,” kata dia.

Mirwansyah mengklaim cara itu terbukti di mana jumlah penerima PKH untuk keseluruhan di Sumsel menurun.

Pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 353.481 keluarga penerima manfaat (KPM) dan tahun ini turun jadi 278.245 KPM.

Jumlah tersebut juga didapat setelah adanya pengurangan jumlah keluarga miskin di Sumsel serta verifikasi yang dilakukan. “Angka tersebut juga berkat adanya 4.000 KPM PKH di Sumsel tergraduasi sepanjang 2019,” kata dia.

Menurut dia penyusutan tersebut terjadi seiring makin membaiknya kondisi perekonomian keluarga tersebut karena dana PKH juga bisa digunakan untuk modal usaha.

Pemprov Sumsel juga memperketat verifikasi KPM yang akan menerima dana bantuan PKH.

“Komponennya tetap, tidak ada perubahan, mulai dari dua anak, ibu hamil, disabilitas hingga lansia. Hanya kategorinya saja yang ada perubahan, seperti lansia yang tadinya 65 tahun menjadi 70 tahun,” kata dia.

Menurutnya, total bantuan PKH yang akan dikucurkan di Sumsel untuk tahap pertama tahun ini mencapai angka Rp221,43 miliar. “Jadi setahun ini jumlahnya hampir sekitar Rp1 triliun karena disalurkan per triwulan,” kata dia.